TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Menurut Sekretaris DPC PDIP Surabaya Syaifudin Zuhri, berdasarkan hasil Rakercab DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tidak akan mengusung kembali Tri Rismaharini karena dalam pemilu legeslatif lalu jajaran pengurus dan simpatisan PDI Perjuangan di tingkat bawah sering menjumpai Walikota Surabaya Tri Rismaharini lebih banyak tampil bersama dengan kader partai lain.

"Hal itu dirasa menyakitkan bagi kami dan teman-teman kader di akar rumput, padahal Bu Tri Rismaharini bisa menjadi walikota atas dukungan PDIP. Kami semua bergotong royong, tidak hanya tenaga, tetapi juga pembiayaan. Dengan harapan nanti mampu memperjuangkan amanah rakyat yang dititipkan kepada kami, tetapi faktanya Bu Risma meninggalkan kami," ucap Syaifudin Zuhri.

Selain itu, ungkap Syaifudin, selama pemerintah Kota dipegang Tri Rismaharini, program-program kerja pemkot terdahulu yang menjadi kebanggaan kota Surabaya tidak bisa dilanjutkan dengan baik.

Sebagai contoh persoalan pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu sempat menjadi permasalahan yang berkepanjangan.

Anggaran kesehatan bagi mereka dialihkan ke pos pembiayaan yang lain, sehingga warga kota yang sakit tidak bisa terlayani di RS Dr Soetomo Surabaya.

Kemudian persoalan pendidikan, tambah Syaifudin, surat keterangan warga tidak mampu dipersulit.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang harusnya dikeluarkan RT/RW, justru diubah dikeluarkan dari pihak sekolah. Padahal, institusi pendidikan tidak punya kewenangan untuk itu.

Belum lagi soal penanganan banjir, yang areanya semakin meluas. Ditambah lagi cukup banyak potensi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) kota yang hilang. Selain juga turunnya nilai investasi di kota Surabaya.

"Atas dasar itulah, kami akan perjuangkan hasil rekomendasi Rakercab DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta, terkait pengusungan calon walikota Surabaya dari kader sendiri, yaitu Pak Wisnu Sakti Buana," tutur Syaifudin Zuhri.