TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO - Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) Bandar Udara Juanda menggagalkan keberangkatan enam orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dan seorang pria yang diduga sebagai tekong atau perekrutnya.

Tujuh orang itu disergap di ruang tunggu Terminal 1 Bandara Juanda ketika akan memasuki pesawat jurusan Surabaya - Batam, Jumat (24/4/2015).

“Kami mendapat laporan dari keluarga korban yang curiga pada pemberangkatan TKI ini. Mereka kami jemput di gate saat akan berangkat menggunakan pesawat bernomor JT 973,” terang Mayor Laut (PM) M Erwin Kasihun, Kasi Litpam Denpomal Bandara Juanda.

Ketujuh orang itu lalu diamankan ke Markas Komando Pomal Juanda. “Tadi dibawa ke sini naik truk,” terang Ekaria Astutik (41), calon TKI ilegal dari Malang.

Eka menerangkan, para calon TKI itu tidak mengerti apakah proses yang mereka jalani legal atau tidak. Ia hanya ingin ingin cepat dapat kerja.

“Kami semua mendapat SMS dari Haji Kholil yang menjanjikan kerja ke luar negeri dengan proses cepat dan gaji tinggi. Akhirnya kami mau saja mengikuti arahannya, kami tidak tahu kalau ternyata ini ilegal,” terang Eka.

Ia menceritakan, teman-temannya ada yang dari Nganjuk, Kediri, Malang, bahkan ada pula yang dari Jawa Tengah.

Dua orang dari mereka sudah memiliki paspor sehingga bisa langsung berangkat ke Malaysia.

Sementara empat orang sisanya katanya diharuskan untuk menempuh sejumlah proses terlebih dahulu di Batam.

Dua orang yang sudah memiliki paspor itu adalah Vita Elita (32), warga Malang, dan M Zuhri (40), warga Nganjuk.

“Saya sudah beli tiket, jadi sebenarnya tadi tinggal berangkat saja,” tutur Zuhri. “Tiket itu kami beli dengan biaya sendiri,” tambah Vita.

Sementara empat orang lainnya yang akan diberangkatkan ke Batam mengaku belum tahu alasan pemberangkatan itu.

“Kami hanya disuruh kumpul di Juanda oleh Kahar,” terang Eka. Mereka mengaku tidak menaruh curiga karena mereka sudah tergiur dengan tawaran gaji besar yang dikatakan oleh Haji Kholil.

Haji Kholil belum diketahui identitas formalnya. Para korban mengaku belum hanya berkomunikasi lewat SMS.