Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, kecewa karena pengelolaan Bandara Silangit dilepas Angkasa Pura II ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Nikson tak habis pikir alasan Angkara Pura II melepas pengelolaan bandara tersebut lantaran biaya operasionalnya lebih tinggi dari pendapatan. Bahkan jumlah penumpang Bandara Silangit tak sampai 100 ribu per tahun.

"Ini yang membuat saya secara pribadi kesal. Maka saya bilang itu pembohongan publik, mencederai asas keadilan," ujar Nikson di Jakarta, Jumat (19/6/2015) malam.

Kekesalan Nikson sebagai respons Direkrut Utama Angkasa Pura II Budi Karya sebelumnya. Alasan Budi di atas, menurut Nickson, tak sesuai program Nawa Cita yang didengungkan Presiden Joko Widodo. Karena tahun ini, menurut Nikson, pemerintah pusat berencana membangun 15 bandara.

"Anehnya, bandara yang sudah ada malah dibuang. Padahal anggarannya sudah ada. Dulu Bandara Silangit dikelola Kemenhub. Karena AP II melihat ada prospek, minta ke Kemenhub untuk menanganinya," terang Nikson.

Pada akhirnya 2012, Angkasa Pura II mulai mengelola Bandara Silangit. Mulai 2013 sampai 2014, Bandara Silangit proses pembangunan bandara berlangsung. Bahkan pada 2014, sudah ada anggaran Rp 450 miliar. Sayangnya, Angkasa Pura II belakangan menyerahkan kembali pengelolaan bandara tersebut ke Kemenhub.

Menurut Nikson, berdasarkan survei yang ditunjuk AP II, yaitu PT Surveyor Indonesia, jumlah penumpang mencapai satu juta jiwa per tahun, setelah Bandara Silangit berkembang sekaligus fasilitas di dalamnya. 

Survei PT Surveyor Indonesia dikuatkan hasil studi ITB yang ditunjuk AP II. Mereka melansir proyeksi kenaikan penumpang dari 2009 hingga 2014 mencapai 700 persen. Diperkirakan kenaikan penumpang menjadi 100 ribu per tahun, dengan syarat pengembangan bandara telah selesai dilaksanakan oleh AP II.

"Tapi permasalahannya, bagaimana proyeksi tercapai kalau AP II tidak konsisten dalam mengembangkan Bandara Silangit," ujar Nikson. Hingga berita diturunkan, Tribun belum mengonfirmasi ke AP II dan Kemenhub.