Gubernur Kepri Sampaikan Kekecewaannya Terhadap Kebijakan Jokowi
Gubernur Kepri HM Sani untuk menyampaikan beberapa permintaan, termasuk kekecewaan terhadap kebijakan Jokowi.
Editor: Budi Prasetyo
Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria
TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Kehadiran Presiden Jokowi ke Batam tidak hanya dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk berkeluh kesah, tapi juga digunakan Gubernur Kepri HM Sani untuk menyampaikan beberapa permintaan, termasuk kekecewaan terhadap kebijakan Jokowi.
Di hadapan Jokowi dan para pengusaha galangan kapal, Sani meminta agar pembangunan kapal dari NKRI bisa dibuat di Kepri, agar provinsi ini semakin berkembang.
Apalagi, hal ini berkenaan dengan kemajuan bidang kemaritiman seperti yang diinginkan Presiden Jokowi.
Selain itu, Sani juga meminta kepada presiden agar Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, Karimun (BBK) dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Dalam kesempatan itu, Sani juga mengungkapkan persoalan terkendalanya saluran pipa gas dari Natuna yang akan mengalir ke Batam.
Sehingga hal itu menyebabkan kondisi kelistrikan di Natuna sendiri masih sering byar pet.
"Natuna sebagai kawasan penghasil gas, tapi cuma untuk lewat ke Singapura. Sekarang kita cuma dapat gas dari Jambi dan Palembang. Kami rasa, sudah masanya kami mendapat gas itu juga secara permanen pak Presiden," kata Sani.
Begitu pula mengenai Perpres bebas bea visa on arrival (VOA) yang baru saja ditandatangani Jokowi.
Sani sempat menyatakan kekecewaannya bahwa Presiden tidak memasukkan pelabuhan lain yang juga potensial dalam Perpres tersebut.
"Ada beberapa pelabuhan potensial tapi tidak masuk, misalnya Nongsa, Harbour Bay, dan Bintan Pura. Yang dapat malah Tanjung Uban, yang merupakan pelabuhan kargoo. Tidak ada turis masuk lewat pelabuhan itu," kata Sani.
Sebab, menurut Sani pelaksanaan FTZ mempunyai implikasi kepada pengusaha yang ada serta kesejahteraan masyarakatnya.
"Sampai kini ada 1.635 PMA di sini dengan nilai investasi total 3,6 miliar US dolar. 8.2 miliar US dolar dari asing, dan 5,8 miliar US dolar dari swasta domestik. Terjawab sudah mengapa pertumbuhan ekonomi Batam di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kami berharap ini menjadi pertimbangan bagi bapak presiden untuk mempertahankan FTZ BBK," tutur Sani.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.