TRIBUNNEWS.COM, CILACAP - Nelayan merupakan pekerjaan yang penuh risiko. Celakanya, mereka sangat kurang memperoleh perlindungan.

Saat mengalami kejadian seperti kecelakaan kerja, meninggal di tengah laut, keluarga yang ditinggalkan tidak memperoleh bantuan pemerintah.

Ini pula yang mendorong pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan semacam asuransi kepada nelayan membantu yang mengalami musibah.

Hanya membayar Rp 6.800 per bulan, mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia saat bekerja, ahli waris memperoleh Rp 24 juta.

"Setidaknya ini bisa membatu ahli waris memperoleh kehidupannya," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya saat peluncuran BPJS Ketenagakerjaan Beroperasi Penuh di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2015).

Untuk memperoleh jaminan kecelakaan kerja, cukup membayar iuran yang besarannya Rp 16 ribu per bulan.

Jika mengalami kecelakaan kerja maka akan memperoleh pengganti hingga bisa 48 kali dari penghasilan yang jumlahnya ditentukan BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Saat peluncuran kegiatan operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo diberikan pula bantuan stimulus iuran selama 3 bulan kepada 5.000 orang nelayan di wilayah tersebut.

"Ini untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi nelayan saat melaut," katanya.

Alat Tangkap Ramah Lingkungan

Sementara itu, peresmian operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan ditandai dengan penekanan tombol sirene. Jokowi secara simbolis memberikan 2.500 alat tangkap ramah lingkungan bagi 31 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang diwakili enam nelayan.

Diharapkan alat yang diberikan membantu pekerjaan mereka sehari-hari serta meningkatkan produktivitas para nelayan.

Usai itu Jokowi bagi-bagi sepeda dengan memberikan kuis. Mantan Wali Kota Solo ini memanfaatkannya untuk berdialog. Sekitar 10 unit sepeda yang diserahkan Jokowi kepada nelayan atau keluarga yang hadir dalam acara itu.