TRIBUNNEWS.COM, BATANG - Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo memastikan bahwa, proses pembebasan sisa lahan proyek PLTU Batang seluas 12,5 hektar terus berlanjut dan berlangsung lancar.

Menurut Bupati Yoyok, pada tanggal 31 Juli 2015 BPN telah mengumumkan daftar inventarisasi tanah yang berisi pemilik dan luasan tanah di tiga desa yaitu Ujung Negoro, Karanggeneng dan Ponowareng.

"Kami bersyukur bahwa proses pengukuran tanah warga di tiga desa yang dilakukan oleh tim dari BPN bersama PLN berjalan lancar. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat dan semua pihak yang memungkinkan pembangunan proyek PLTU ini dapat segera terwujud," jelas Bupati Yoyok, Jumat  (7/8).

Setelah pengumuman daftar inventarisasi tanah dilaksanakan, selanjutnya BPN akan menentukan besarnya nilai kompensasi yang akan dilakukan oleh badan penilai independen.

Hasilnya kemudian akan dimusyawarahkan oleh BPN bersama masyarakat pemilik lahan.

"Kami berharap proses penentuan harga dan kesepakatan dengan warga dapat berjalan baik. Proyek PLTU ini adalah proyek negara yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Batang beruntung dipilih untuk proyek ini, karena dampak ekonominya akan sangat besar," jelas Bupati.

Sesuai keputusan pemerintah, pembebasan sisa lahan PLTU Batang berkapasitas 2 x 1000 MW akan menggunakan UU no 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sesuai UU tersebut warga harus menyerahkan tanahnya untuk kepentingan negara. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka prosesnya akan dilanjutkan melalui pengadilan tanpa menghentikan pembangunan PLTU.

Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memastikan bahwa pembangunan PLTU Batang akan tetap dilaksanakan. Ganjar juga menghargai pengertian dan kesadaran masyarakat pemilik tanah yang telah merelakan tanahnya untuk kepentingan negara.

"Saat ini proses pembebasan sisa lahan sedang diselesaikan oleh BPN. Setelah konsinyasi selesai, PLTU Batang akan segera dibangun. Dukungan masyarakat Batang sangat penting untuk memastikan kebutuhan energi di Batang dan Jawa Tengah dapat terpenuhi dari PLTU ini," ujar Ganjar.

Direktur Operasi PT PLN Amir Rosidin dan General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) VIII Wiluyo menyatakan, proyek PLTU Batang merupakan langkah awal pemerintah untuk mewujudkan program peningkatan listrik 35 ribu MW.

Selesainya proses pembebasan lahan dan kepastian pembangunan PLTU Batang, diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik lainnya.

Menurut Amir, peningkatan pasokan listrik sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, PLN berkomitmen untuk mempercepat dan mengawal proses pembangunan PLTU Batang.

"Pemerintah tetap konsisten untuk membangun PLTU Batang dan memastikan bahwa proyek ini dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, baik secara nasional maupun bagi masyarakat Batang. Ketersediaan energi akan menjadi kunci masuknya investasi dan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat," tegasnya.