TRIBUNNEWS.COM, MAGETAN - Rencana pemerintah memberikan bantuan kepada petani yang mengalami kerugian pada musim panen lalu dibatalkan.

Karena rencana pemerintah itu menalami banyak sandungan, sehingga Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) setempat perlu melakukan pengkajian ulang rencana bantuan ganti rugi itu.

"Kami masih akan melakukan pengkajian ulang terkait rencana pemerintah memberikan bantuan ganti rugi kepada petani itu. Karena banyak kendala sehingga perlu dikaji sebelum bantuan disalurkan,"kata Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Pemerintah Kabupaten Magetan Edy Suseno kepada Surya, Kamis (27/8).

Kendala itu, lanjut Edy Suseno, terbagi tiga, pertama bantuan petani terganjal minimnya dana yang bakal disalurkan anggota dewan setempat, karena jumlah dana yang hanya Rp 500 juta itu dipastikan tidak akan merata kepada petani yang mengalami gagal panen.

"DPRD mengakui dana yang hanya Rp 500 juta itu tidak akan mencukupi mengcover petani yang mengalami gagal panen,"kata Kepala Disperta Kabupaten Magetan kelahiran Blitar ini.

Minimnya anggaran yang akan dibantukan kepada petani ini yang akhirnya mengurungkan niat DPRD dan Disperta membatalkan.

Selain dana minim, data yang dipunyai Disperta Kabupaten Magetan tidak valid. Akurasi data itu menyangkut nama dan asal warga.

"Verivikasi data dilakukan petugas lapangan dari Disperta Kabupaten Magetan sebisanya sedini mungkin. Saya khawatir bila pendataan tidak sedini mungkin dilakukan, petani akan memberikan data palsu terkait kerugian yang dialami,"katanya.

Karena, tambah Edy Suseno, kalau sampai petani banyak memberikan data palsu yang kemudian diberikan kepada pejabat terkait, nanti siapa yang akan bertanggungjawab. "Nanti image jelek tertumpu kepada dinas terkait di Kapupaten Magetan,"jelas Edy Suseno.