TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Masyarakat semakin menderita terpapar kabut asap kebakaran lahan dan hutan yang masih tebal menyelimuti Riau, Minggu (13/9/2015). Bahkan sudah masuk ke rumah-rumah. "Kami tidak bisa lagi membawa anak keluar ruangan untuk bermain karena udara sangat tidak sehat," kata Eli, seorang ibu rumah tangga di Kota Dumai.

"Kalau berlama-lama di luar ruangan mata jadi perih dan nafas sesak, karena asapnya sangat tebal, apalagi tidak memakai masker," ujar Dila, warga Dumai lainnya.

Mereka mengharapkan pemerintah segera mengatasi kabut asap yang telah membuat warga tidak nyaman dan terancam kesehatannya. Bencana ini juga berdampak ke perekonomian dengan terganggunya penerbangan dan pendidikan dengan libur siswa yang berulang kali diperpanjang.

"Anak-anak jadi dikurung di dalam rumah. Padahal mereka pengen bermain, jadi kasihan melihatnya. Sedang di rumah saja, semua pintu dan jendela dikunci," kata seorang ibu rumah tangga di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Novianti (37).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Al Azhar mendesak Presiden Joko Widodo dan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman untuk melakukan semua upaya mengatasi asap yang berlarut-larut mengurung sebagian besar wilayah Provinsi Riau.

Selama dua minggu terakhir ini, indeks standar pencemaran udara (ISPU) di Kota Pekanbaru dan wilayah lainnya di Riau bertahan pada dua level saja, yaitu berbahaya dan sangat tidak sehat.

"Itu tanda yang amat jelas, bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan Satgas Penanggulangan Karlahut (Kebakaran Lahan dan Hutan) Provinsi Riau belum mampu mengatasi ancaman bencana massif yang sedang dihadapi dan dialami rakyat Riau, yaitu asap," kata Al Azhar di Balai Adat Melayu Riau, Minggu (13/9) petang.

Al Azhar menghargai keberhasilan Satgas Karlahut menekan jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Riau. Ia juga menerima penjelasan Plt Gubernur Riau dalam berbagai kesempatan bahwa asap tebal yang mengepung Riau sekarang sebagian besar berasal dari kebakaran lahan dan hutan di provinsi-provinsi lain di Sumatera, terutama Sumatera Selatan dan Jambi.

Namun faktanya, ancaman langsung bagi rakyat Riau dari fenomena pembakaran lahan dan hutan itu adalah asap bersama partikel-partikel perusak kesehatan yang ditebarkannya. "Sekarang ini pertarungan kita bukan pada sebab, tapi pada akibat-akibat massif, yakni asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan hutan tersebut, dari manapun asalnya," lanjut Al azhar.

"Dengan berfokus pada akibatnya, siapapun, tak penting lagi apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau dunia usaha harus tergerak untuk bertindak menyelamatkan masyarakat dari bencana ini,” tegas Al azhar.

Oleh karena itu, apapun cara, siapapun pelaksananya, dan berapapun sumber daya yang diperlukan, tindakan membebaskan rakyat Riau dan puluhan juta rakyat lainnya di Indonesia dari bencana asap wajib dilakukan sekarang. Tahun lalu, kenang Al Azhar, keadaan seperti ini juga dialami rakyat Riau.

Jajaran pemerintah Provinsi Riau dengan sumber daya yang ada di daerah ini juga tak mampu mengatasi bencana asap tersebut. Lalu penanganan diambilalih pemerintah pusat, setelah daerah menetapkan keadaan tanggap darurat. Dalam beberapa hari kemudian negeri ini bebas dari kepungan asap.

Al Azhar kemudian mempertanyakan, "Mengapa contoh tahun 2014 itu tidak dilakukan? Ada apa di balik keengganan menetapkan tanggap darurat itu? Skenario siapa ini? Kepentingan apa dan siapa? Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu lebih komunikatif, lebih manusiawi, dan lebih peka dibanding yang sekarang?"ujar Al Azhar.

Apapun jawaban atas pertanyaan itu, LAMR mendesak bencana ini harus diakhiri, segera dan sekarang. "Percayalah, rakyat Riau saat ini sedang menahan amarah," kata Al Azhar.

"Di titik ini pemimpin dan kepemimpinannya diuji, dan tempatnya akan dicatat dalam sejarah; apakah ia tergolong pemimpin yang tegar atau lembek, muktamad (decisive) atau bimbang, berani atau pengecut, sejati atau palsu penuh basa-basi, berpihak ke rakyatnya atau kepada kepentingan dirinya sendiri," pungkasnya.