Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasan Basri

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Puluhan purnawirawan yang mengatasnamakan Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Kemhan/TNI-Polri se-Indonesia wilayah Sulawesi Selatan berunjuk rasa terkait penolakan eksekusi rumah yang didiami para purnawirawan dan keluarganya.

Unjuk rasa yang digelar di depan Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (13/10/2015) siang mempertanyakan status kepemilikan lahan dan rumah purnawirawan yang didiami sejak 1953 di Jl Buntu Terpedo dan di Jl Andi Mappayuki, yang rencananya akan dieksekusi.

"Kami meminta kepada Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan fakta di lapangan. Karena semua yang menerima Aanmaning mengatakan mereka semua tidak pernah menerima putusan baik tingkat pertama sampai tingkat Kasasi," kata Sekretaris FKPRN Herman Tande.

"Mengapa pengadilan negeri tidak mengambil keputusan yang adil, mengapa di PN warga purnawirawan tidak mendapat perlindungan hukum," kata Herman Tande.

Herman mengatakan rumah yang berada di Jl Buntu Terpedo adalah rumah yang dibangun sendiri oleh penghuni tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah atau dinas TNI.

"Mengapa warganya dimiskinkan dan disengsarakan? Sedangkan sampah ada tempatnya disediakan pemerintah. Apakah purnawirawan lebih hina daripada sampah," tegasnya.