TRIBUNNEWS.COM,KOTAWARINGIN BARAT- Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi di Indonesia, menjadi keprihatinan semua pihak. Di sejumlah daerah kabut asap masih menyelimuti, namun di sebagian daerah lainnya asap kini semakin menipis seiring masuknya musim penghujan.

Hujan yang terjadi berturut-turut dalam beberapa hari belakangan akhirnya mengusir asap dari udara Kalimantan Tengah.

Menyikapi hal tersebut, jika sebelumnya pemerintah fokus pada upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, kini prioritas bergeser pada penanganan pascabencana kabut asap.

Hal itu dikatakan anggota Komisi IV DPR RI asal Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, H Hamdhani, SIP di sela-sela kunjungan kerja dalam Masa Reses I Tahun Sidang 2015/2016, di Kabupaten Kotawaringin Barat, selama dua hari sejak hari Jumat  hingga minggu kemarin.

Hamdhani menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan pascabencana adalah pemberian obat-obatan bagi penduduk di daerah yang terkena kabut asap.

Karena itulah, dalam kunjungan kerjanya di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah kali ini, Hamdhani membawa persediaan obat-obatan untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak asap.

"Kami membagikan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat terdampak asap yang kemungkinan mengalami gangguan kesehatan pernapasan atas (ISPA), alergi, dan sebagainya," ujart Hamdhani saat bertemu dengan warga Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawiringin Barat, Minggu (8/11/2015).

"Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam pengadaan obat-obatan tersebut mengingat besarnya kebutuhan masyarakat tertutama di daerah pedalaman Kalimantan," lanjutnya.

Selain fokus pada penanangan pascabencana, lanjut Hamdhani, Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memprioritaskan anggaran pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam APBN 2016.

Komisi IV juga menekankan pentingnya anggaran restorasi kawasan hutan dan lahan yang telah terbakar. Agar bencana serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang, Hamdhani mendorong upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

"Saya prihatin karena selama penanganan bencana asap ada daerah yang kurang serius. Ada daerah yang mengalokasikan hanya 0,02% anggaran dari keseluruhan APBD-nya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan," kata Hamdhani.