TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI Susi Pudjiastuti menyampaikan Pidato Kelautan Nusantara pada puncak peringatan Dies Natalis ke-55 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya di Grha Sepuluh Nopember ITS, Selasa (10/11/2015).

Susi sengaja dihadirkan karena dianggap sebagai sosok pemimpin yang tangguh dan senantiasa menyebarkan keutamaan sesuai tema peringatan Dies Natalis ke-55 ITS.

Susi dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menegakkan hukum laut Indonesia.

Dalam pidatonya, ia pun mengaku bahwa langkahnya saat ini merupakan bentuk kerjasama solid antar berbagai aparat demi menciptakan perubahan.

“Ini menjadi bukti bahwa jika dengan kemauan dan usaha, Indonesia sebenarnya bisa memperoleh kedaulatan maritim,” ujar menteri yang juga Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product ini.

Meski menyadari bahwa beberapa kebijakannya kerap menimbulkan kontroversi, Susi ternyata tak ingin ambil pusing.

Berbekal pengalamannya bergelut sebagai pebisnis profesional selama 30 tahun, ia mengaku tak terbiasa bekerja dengan cara tidak efektif.

“Semua itu mungkin untuk dilakukan. Prinsipnya, jika saya tidak mulai untuk bergerak sekarang, maka tidak akan ada hasil yang bisa dicapai,” ungkapnya menggebu disambut tepuk tangan hadirin.

Setelah resmi dilantik sebagai menteri pada Oktober 2014, pertama kali yang dilakukan Susi ialah meminta seluruh kepala daerah untuk tidak memungut retribusi dan membebaskan izin untuk seluruh kapal di bawah 10 Gross Tonnage (GT).

Menurutnya, para nelayan sudah bekerja sebagai anak bangsa. Maka, yang bisa negara berikan ialah meringankan beban mereka.

“Karena sudah jelas bahwa sejatinya insentif tidak memiliki kontribusi apapun kepada keuangan negara,” jelas pemilik maskapai Susi Air ini.

Tak hanya itu, sistem database online yang digunakan oleh maskapai penerbangannya mendorong untuk mengaplikasikannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpinnya saat ini.

Seluruh data pun dibuat online, termasuk jumlah tangkapan ikan di laut Indonesia.

“Bahkan sebelumnya, pejabat di Kementerian pun tak tahu datanya. Selain untuk internal kementerian, ini juga wujud transparansi kami kepada masyarakat,” kata Susi.