TRIBUNNEWS.COM, BANGKALAN -Wakil Ketua I DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur H Fatkhurrahman menegaskan bahwa interpelasi terhadap Bupati Bangkalan RK Moh Makmun Ibnu Fuad (Makmun) terus bergulir kendati sempat meredup dalam beberapa pekan.

"Tidak benar kalau ada yang bilang interpelasi berhenti. Apalagi (DPRD) masuk angin," ungkapnya, Selasa (1/12/2015).

Pria yang akrab disapa H Kur ini menjelaskan, interpelasi terkesan jalan di tempat lantaran pihak legislatif tengah disibukkan dengan segudang agenda dalam dua pekan ini.

Salah satu agenda mereka adalah pembahasan RAPBD Bangkalan 2016.

"(Interpletasi, red) Tetap berlanjut. Silahkan sampaikan kalau ada bukti bahwa kami melakukan deal-deal tertentu dengan bupati," jelas Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

Rapat Pimpinan yang telah usai digelar, lanjutnya, menghasilkan sebuah rekomendasi agar Bupati Makmun segera melantik Aliman Haris yang berada di urutan kelima.

Rekomendasi ini kemudian dikirim, dengan ditandatangani Wakil Ketua III Abdurrahman dari Fraksi Demokrat.

Dalam rekomendasi itu, Bupati Makmun harus melaksanakan hasil fit and proper test yang telah direkomendasikan Pansus DPRD.

"Kami masih menunggu langkah bupati atas surat rekomendasi tersebut. Setelah itu, kami akan membuat surat rekomendasi lanjutan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri," tegasnya.

Sementara, sumber di Bagian Hukum Setdakab Bangkalan membenarkan bahwa ada surat dari pimpinan dewan yang memuat rekomendasi tersebut.

Sumber ini memaparkan bahwa surat ditembuskan pada Bupati, Sekertaris Daerah (Sekda) Bangkalan Edy Moeljono dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Bangkalan Abdul Hamid.

Walau demikian, Sekda Edy Moeljono membantah telah menerima tembusan surat dari pimpinan DPRD terkait interpelasi.

"Enggak, saya enggak nerima tembusan surat itu," katanya pada SURYA.co.id.

Ia pun menambahkan tidak pernah dilibatkan dalam proses pelantikan lima komisioner Komisi Informasi.

"Coba tanyakan ke Dishubkominfo karena mereka yang punya hajat," tegasnya.

Setali tiga uang, Kepala Dishubkominfo Bangkalan Abdul Hamid juga mengaku tidak tahu soal surat rekomendasi itu.

Begitu juga Bupati Makmun ketika dikonfirmasi usai paripurna beberapa waktu lalu. Ia belum tahu soal rekomendasi tersebut. "Jangan tanya soal itu," singkat Bupati Makmun.