Puluhan Pengurus Pramuka Geruduk Pemkab Situbondo

TRIBUNNEWS.COM, SITUBONDO - Puluhan pengurus pramuka cabang Situbondo, mendatangi kantor Pemkab Situbondo.

Mereka melakukan audiensi untuk meminta kejelasan dana hibah kegiatan pramukan sebesar Rp 60 juta yang tidak dicairkan.

Puluhan pengurus pramuka ditemui Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerahn Tri Cahyaningsih dan Kepala Bagian Kesra, Akhmad Khusairi di ruangan rapat Bupati Situbondo.

Ketua Pramuka Cabang Situbondo, Rahmad menjelaskan, pada tanggal 11 Mei 2015, pramuka mengajukan proposal dana hibah ke Pemerintah Kabupaten untuk proyeksi PAPBD 2015 untuk menopang kegiatan JSC.

"Saya yakin dana sebesar Rp 100 juta dari kwarda Jatim tidak cukup, dengan 5000 peserta se- Jatim. Kita tahu kalau menunggu uang cair dan kegiatannya digelar bulan April. Sehingga untuk mnutupi itu, kita menggunakan dana talangan," kata mantan Wakil Bupati Situbondo ini.

Sayangnya, meski kegiatannya sudah usai beberapa bulan lalu. Akan tetapi proposalnya sampai sekarang tidak didisposisi oleh bupati periode tahun 2010- 2015 yang juga ketua kamabicab.

Dikatakan, pada tanggal 17 Novenber kemarin, pengurus PMI yang dapat dana hibah juga datang ke rumah pak Dadang dan langsung didisposisi.

Setelah dua jam, sekretaris pramuka juga datang meminta disposisi, tapi tidak didisposisi. Padahal semua persyaratan sudah lengkap.

"Dadang bilang kalau dirinya bukan lagi menjabat bupati, tapi kenapa yang PMI didisposisi, ya ke pak Sekda saja," kata Wabub menirukan pernyataan sekretaris pramuka.

Selanjutnya, dirinya bersama pengurus pramuka yang lain mendatangi Sekdakab untuk memidiatori ke pak Dadang.

"Saya tunggu Kamis, hari selasa saya ngajukan ijin ke Polres untuk melakukan aksi damai," kata Rahmad.

Namun, aksi damai terpaksa digagalkan untuk menjaga kondusitifitas menjelang pelaksanaan Pilkada.

"Kita berfirkir pramuka tidak mau diseret ke rana politik, tapi pramuka ini murni untuk kemanusiaan," tukasnya.

Dengan gagalnya aksi, maka dirinya memerintahkan sekretaris untuk mengirim surat ke bupati.

Namun disposisi Pj bupati agar audiensi yang dilakukan pramuka dijadwal ulang.