Rudi mencontohkan, sperti tanaman durian, petai atau buah-buahan yang dulunya masih bisa didapati di hutan.

Namun saat ini hanya dapat ditemukan di areal perkebunan warga.

"Di masyarakat Jambi ada istilah adat, kalau buah-buahan jatuh dari pohon siapa menemukan itu punya dia dan halal. Ini juga berlaku pada orang rimba," kata Rudi Syaf.

Termasuklah kalau buah sawit jatuh ini yang sering di kumpulkan orang rimba.

"Tapi sekarang ini buah sawit yang jatuh ini kan juga sudah ada harganya, ini yang rentan terjadi konflik," sambung Rudi.

Rudi mengatakan hanya ada satu jalan untuk meredam konflik, dengan memberi lahan bagi orang rimba (SAD) sebagai ruang mereka hidup.

"Pilihannya cuma satu, pemerintah harus memberi mereka lahan, mereka diberi ruang hidup. Jadi mereka tidak bergesekan lagi," kata Rudi.

"Terus jangan dibilang seolah orang rimba ini anak kesayangan. Mereka ini paling susah, paling melarat. Mereka dak punya lahan," katanya.

Terkait kepemilikan senjata (kecepek) yang selama ini menjadi alat bagi orang rimba untuk berburu dan mempertahankan diri dari serangan binatang buas di hutan, menurut Rudi perlu ditertibkan.

"Kalau kasus senjata perlu ditertibkan. karena itu berisiko. Bukan berarti dinolkan, perbakin aja boleh kok, yang penting bagai mana prosedur dan tartibnya," kata Rudi.

Secara terpisah, Ketua DPRD Provinsi Jambi, disela publik hearing yang berlangsingvdi kantor DPRD Provinsi Jambi mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan.

Termasuk perlu adanya perda untuk mencegah gesekan konflik serupa.

"Perlulah nanti kita tinjau kesana dan bisa dirumuskan peraturan daerahnya. Tapi itu nanti," kata Cornelis Buston, Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Seperti diketahui, konflik antara warga desa Kungkai Seberang, kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin terlibat konflik dengan orang Rimba beberapa waktu lalu.

Satu orang warga tewas dan satu luka setelah tertembak kecepek milik orang rimba.

Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak sepakat berdamai. (*)