Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Budi Rahmat

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Anggota DPR, Efendi Sianipar, berjanji akan membawa keluhan warga RW 15, 16 serta 18 ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden Joko Widodo terkait tapal batas.

Janji tersebut disampaikan Efendi usai mendengar aspirasi puluhan warga di lapangan RW 18, Pekanbaru, Riau, Selasa (5/1/2016).

Warga tiga RW yang menentang dimasukkan sebagai warga Kabupaten Kampar cukup beralasan, satu di antaranya faktor kedekatan dengan pemerintahan.

"Saya pikir apa yang disampaikan warga cukup beralasan. Saya sudah mendengarkan semua aspirasinya. Ini menjadi masukan yang nantinya akan saya sampaikan ke Mendagri dan Presiden Jokowi, " terang Efendi.

Sebagai anggota dewan Efendi punya hak untuk menyampaikan aspirasi tersebut berdasarkan landasan hukum yang berlaku. "Kita tentunya tidak boleh menentang aturan yang dibuat pemerintah. Namun pemerintah yang membuat aturan juga harus memperhatikan warga," beber dia.

Ia berujar selama ini persoalan tapal batas di Riau memang kerap bermasalah, beberapa dapat ditemui di Kabupaten Rokan Hulu serta Kabupaten Kampar.

"Persoalan tapal batas memang menjadi perhatian yang harus diselesaikan. Jadi saya pikir warga yang melakukan perlawanan hukum sah-sah saja, selama itu juga berdasarkan aturan," terang Efendi.

Tiga RW di Kelurahan Simpang Tiga, Pekanbaru, dipastikan masuk wilayah Kabpoaten Kampar setelah keluarnya Peraturan Mendagri Nomor 18 tahun 2015 tentang tapal batas Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Warga tiga RW itu menggelar unjuk rasa memprotes dan tidak mau masuk dalam Kabupaten kampar dan segala upaya mereka lakukan termasuk mengadukan persoalan tersebut ke DPR RI.