TRIBUNNEWS.COM, PANGKALANBUN - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak pernah merekomendasikan Sugianto Sabran sebagai calon Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk bertarung dalam pilkada 27 Januari 2016 mendatang.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam rapat koordinasi dan konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalanbun, Selasa (19/1l) menegaskan, dalam pilkada Kalteng, PDIP hanya mencalonkan pasangan Willy M Yoseph-HM Wahyudi K Anwar. Pasangan tersebut mendapat nomor urut 2 (dua) dalam pilkada yang akan digelar 27 Januari mendatang.

Karena itu, jika ada pasangan calon lainnya yang mengaku mendapat dukungan PDIP, Hasto secara tegas mengatakan hal itu sebuah kebohongan publik. “Tidak, tidak, tidak ada. Kita hanya mengusung Willy-Wahyudi,” ujarnya.

Hasto mengatakan pasangan calon yang diusung PDIP harus berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan. Willy-Wahyudi sendiri telah berkomitmen membangun kebun raya dan kebun binatang di Kalteng. “Tidak boleh hutan-hutan berubah semua jadi kebun sawit,” tegasnya.

Pasangan Willy-Wahyudi maju dalam pilkada diusung oleh PDIP, Partai Hanura dan PKPI. Sementara lawannya, Sugianto Sabran-Habib Said Ismail didukung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sugianto Sabran sendiri adalah mantan kader PDIP yang membelot karena tidak mendapat rekomendasi menjadi calon gubernur dari PDIP. Atas tindakannya tersebut, DPP PDIP telah memecatnya dari keanggotaan partai beberapa waktu lalu.

Rapat koordinasi dan konsolidasi tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPP bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Sri Rahayu, Wakil Sekretaris DPD PDIP Kalteng Freddy Ering.

Hasto mengatakan, PDIP mengelola kekuasaan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang perorang. Pilkada Kalteng harus menjadi ajang untuk membangun komitmen menangis dan tertawa bersama rakyat. Karena itu, kekuatan gotong-royong dalam memenangkan pilkada diyakini akan memenangkan pasangan calon yang diusung.

“Kekuatan gotong-royong tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan uang. Juga pantang hukumnya bagi PDIP untuk pergunakan kekuasaan dan hukum untuk melawan lawan politik. Itu bukan ciri partai kita,” tegasnya.

Kepada seluruh kader PDIP dan relawan Willy-Wahyudi, ia berharap untuk bergerak dari rumah ke rumah warga sebelum hari pemilihan untuk memperkenalkan dan meyakinkan komitmen pasangan tersebut. “Politik itu adalah cerita, apa yang disampaikan, tapi tidak boleh korupsi dan ngapusi (bohong),” kata Hasto.

Pihaknya juga memberi sanksi tegas kepada seluruh struktur kepengurusan partai di Kalteng yang selama ini tidak aktif dan apalagi tidak solid mendukung pasangan Willy-Wahyudi. Ia menjelaskan, pemberian sanksi hingga berupa pemecatan bukan karena sikap otoriter. Sebaliknya untuk menunjukkan disiplin dan soliditas partai.