TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG- Sebagian besar warga Jawa Barat ternyata belum mengetahui bahwa Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XV digelar di Jabar, September dan Oktober tahun ini.

Monitoring Community Jabar, melalui Ketua Bidang Kajian dan Hukumnya, Kandar Karnawan, mengatakan kondisi itu ironis mengingat dana yang digelontorkan pemerintah untuk sosialisasi jumlahnya sangat besar.

Tahun 2015 saja, kata Kandar, dana yang digelontorkan Rp 22 miliar. Tahun 2016 jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 60 miliar.

Banyaknya warga yang belum mengetahui kapan dan di mana PON XIX digelar, menurut Kandar, mereka ketahui dari hasil survei yang mereka lakukan secara random di sejumlah kabupaten/kota di Jabar.

"Ini sangat ironis. Apa saja yang dikerjakan PB PON? Anggaran Rp 22 miliar untuk sosialisasi dipakai apa saja? Jangan sampai anggaran sebesar itu mubazir dan habis begitu saja," kata Kandar kepada Tribun di Jalan Trunojoyo, Bandung, Minggu (14/2/2016).

Kandar mengatakan, kondisi ini terjadi karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan PB PON lebih banyak bersifat seremonial sehingga kurang menyentuh masyarakat luas. Ini, ujarnya, tentu sangat mereka sayangkan.

Sebab, tahun 2015-lah saat yang paling tepat untuk mengampanyekan penyelanggaraan PON yang akan dihelat di 15 kabupaten/kota di Jabar ini.

Adapun tahun ini, kata dia, PB PON seharusnya sudah lebih fokus berkonsentrasi pada berbagai persiapan, termasuk mengecek kesiapan akhir venue-venue yang akan dipergunakan, menyiapkan berbagai akomodasi bagi para kontingen, dan lain-lain, termasuk soal kesiapan para atlet yang tergabung dalam kontingen Jabar.

"Baik Pak Gubernur maupun DPRD Jabar harus mengevaluasi dan mengawasi betul-betul penggunaan dana sosialisasi PON ini. Jangan sampai dana sosialisasi ini habis, tapi sosialisasinya melempem. Aparat penegak hukum pun patut ikut mengawasi ini karena ini menyangkut uang rakyat," ujar pria yang akrab disapa Aan ini.