Laporan Wartawan Sriwijaya Post, Welly Hadinata

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG --- Suasana sepi tampak jelas saat memasuki lingkungan SD Muhammadiyah 16 Palembang di Jalan KH Balqih Kecamatan SU II Palembang, Jumat (26/2/2016). 

Tampak pagar sekolah tertutup dan terpasang gembok yang disegel oleh orang tak dikenal (OTD).

Pagar setinggi 2 meter tertutup rapat dan dililit rantai yang digembok.

Tampak sebuah secarik kertas bertuliskan "Sekolah Libur Sejak tanggal 25 Febuari dan masuk kembali pada Senin" tertempel di pintu pagar.

Sekolah yang berada di kawasan Komplek Universitas Muhammadiyah Palembang ini tidak lagi melaksanakan aktifitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

Diketahui disebabkan oleh adanya informasi bahwa di sekolah tersebut sedang mengalami permasalahan internal, dimana adanya dualisme jabatan Kepala Sekolah (Kepsek). 

Dampaknya berimbas kepada siswa yang tidak bisa mengikuti aktifitas KBM karena gedung sekolah dilakukan penyegelan oleh oknum guru yang bertentangan. 

"Sejak Kamis lalu kami disini (SD Muhammadiyah 16, red) tidak belajar dan disuruh belajar di rumah masing-masing," ujar salah satu siswa yang ditemui berpakaian bebas sedang bermain di sekitar sekolah tersebut.

Sumber lainnya mengatakan, buntut persoalan tersebut akibatnya guru belum menerima gaji dan biaya tunjangan lainnya.

"Yang aku denger guru disini belum nerimo gaji. Nah, makonyo mereka dak galak masuk untuk ngajar juga," ungkapnya.

Selain itu, salah satu orangtua siswa yang namanya tidak mau disebutkan mengeluh akibat disegelnya pagar SD Muhammadiyah 16 tersebut anaknya tidak bisa mengikuti KBM.

"Ini kan seharusnya tidak merugikan siswa, gara-gara disegel jadi anak kami tidak bisa sekolah," keluhnya.

Terpisah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Palembang A Damiri Syamsuddin saat dikonfirmasi membenarkan bahwa di SD Muhammadiyah 16 ada dua jabatan Kepsek.

"Tetapi Kepsek yang lama sudah kami perintah tidak menjalankan tugasnya sejak dua bulan lalu," ujarnya.

Ia menambahkan, informasi yang diterima pihaknya saat ini Kepsek baru yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) cabang Muhammadiyah tidak mampu membayar gaji guru sehingga operasional sekolah tidak bisa dikelola dengan baik. 

"Kepsek lama itu mempunyai SK langsung dari PDM, sementara Kepsek yang baru hanya SK dari cabang. Kami juga tidak punya dasar hukum yang kuat untuk memecat Kepsek yang lama karena kinerjanya selama ini sangat bagus," jelasnya.

Damiri menambahkan, sebaiknya Kepsek baru yang berdasarkan SK cabang mengundurkan diri karena tidak mampu mengelola operasional sekolah dengan baik.

"Ini akan kami bahas saat rapat nanti, kami berharap ini cepat selesai supaya KBM tidak terganggu," terangnya.(Welly Hadinata)