TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Terbatas (Ratas) percepatan Danau Toba dengan Presiden Joko Widodo di Hotel Niagara, Simalungun, 1 Maret 2016 lalu, tidak sempat jeda.

Sehari setelahnya, tim Top-10 Destinasi Kemenpar yang dipimpin Hiramsyah Sambudhy Thaib langsung bergerak. Jumat 4 Maret, dilanjutkan rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Kemenko Maritim, sampai ke level teknis.

"Semua mengerucut pada upaya percepatan terbentuknya Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba," kata Hiramsyah yang pernah menjadi Ketua Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI) itu.

Password-nya adalah percepatan. Ini adalah terjemahan teknis, permintaan Presiden Jokowi kepada Kemenpar Arief Yahya pada 4 Januari 2016, yang menyebut tahun 2016 adalah "Tahun Percepatan."

Dari 8 point yang disampaikan Presiden di Istana Merdeka, nomor 5 yang diberi warna abu-abu adalah "Pastikan kemajuan di lapangan pada 10 destinasi pariwisata!"

Menpar Arief Yahya yang DNA-nya marketing, menyikapi kebijakan presiden itu sebagai tugas utama yang wajib diutamakan.

"Dalam bahasa marketing, menciptakan 10 Bali Baru itu tidak bisa ditunda, punya urgency yang tinggi dan penting. Kami paham posisi, siapa costumer utama kami. Ujung dari percepatan ini adalah kesejahetaan masyarakat," tutur Arief Yahya.

Persoalan di Danau Toba memang sudah mendarah daging, sejak lama, dan tidak pernah tuntas. Energi besar untuk menata Toba sekian lama, hasilnya tidak semakin baik. Karena itu, sampai hari ini pun lebih banyak orang yang pesimis, mencibir, meragukan, bahkan dianggap sedang bermimpi di siang bolong.

"Ya biasa itu. Kalau belum lihat, kan pasti belum percaya. Mohon doanya saja, agar lancar semua," aku Menpar Arief Yahya yang sedang mengubah pesimisme menjadi spirit optimistik.

Budayawan Taufik Rahzen menyebut, Menpar Arief Yahya sedang membangun imagine community. Menggeser pesimism menuju rasa optimismtuk,

Hiramsyah menambahkan, rapat lanjutan yang dilangsungkan di Kemenko Maritim dan dihadiri oleh seluruh K/L (kementerian dan lembaga) terkait.

Rapat ini membahas hal-hal penting termasuk terobosan yg dimungkinkan, seperti payung hukum badan otorita itu sendiri.

"Untuk menjawab kebutuhan badan otorita, agar lebih lincah, lebih gesit, tidak kaku, untuk melakukan percepatan pembangunan," ungkap Hiram yang lulusan Arsitektur ITB 1981 ini.

Dia mencontohkan, seperti pelimpahan beberapa kewenangan kepada badan ororita (PTSP), tata kelola keuangan yang sesuai dengan semangat badan percepatan. Termasuk soal target dan program kerja.