Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Nyoman Demantra: Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Transmigrasi Warga Miskin Bali

Putra Bali mengimbau Pemerintah Bali harus mengevaluasi kebijakan transmigrasi warga Bali yang miskin ke Lampung.

Penulis: I Made Ardhiangga
Editor: Y Gustaman
zoom-in Nyoman Demantra: Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Transmigrasi Warga Miskin Bali
net/google
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Made Ardhiangga

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Dua kelompok massa bentrok di Gunung Terang, kawasan register 44, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Tiga orang warga meninggal dunia.

Dugaan sementara, bentrok yang melibatkan dua kelompok masyarakat itu dipicu perebutan lahan kelola dan kesalahpahaman jatah uang keamanan. Menanggapi hal tersebut, putra Bali, Nyoman Damantra angkat bicara.

Ia mengatakan persoalan bentrok di Lampung ialah persoalan ‎transmigrasi warga Balitrans. Terlepas dari keprihatinan akibat bentrok, masalah di Lampung ini menjadi persoalan klasik. Kasus serupa pernah dialami warga Desa Balinuraga, Mesuji, Lampung.

Persoalan transmigrasi, merupakan cara instan pemerintah di Bali dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Sejatinya, kebijakan investasi di tanah Bali malah menimbulkan persoalan dengan ‎meminggirkan masyarakat Bali.

"Transmigrasi adalah cara instan mengatasi kemiskinan di Bali. Kebijakan transmigrasi inilah yang harus dievaluasi. Sehingga tidak mudahnya ketika warga Bali itu miskin kemudian disingkirkan ke luar Bali," ucap Damantra kepada Tribun Bali, Sabtu (12/3/2016).

Persoalan di Lampung merupakan persoalan premanisme. Namun demikian, ‎pemerintah harus melihat bahwa dengan merasa mempunyai hak untuk membagi-bagikan tanah, atau lahan-lahan tidak produktif kepada transmigran, akan menimbulkan masalah.‎ Penduduk lokal meyakini itu tanah leluhur mereka.

BERITA REKOMENDASI

"Program transmigrasi dengan cara pemerintah mau untuk membeli tanah itu saja akan menimbulkan masalah," tegas anggota Komisi VI DPR Itu.

"Penduduk lokal di sana sama dengan penduduk lokal di Bali. Sejatinya, tidak rela tanah leluhurnya dibagi-bagikan. Jangan meminggirkan masyarakat miskin itu dengan transmigrasi," imbuh dia.

Sehingga Damantra mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan transmigrasi. "Investasi yang kemudian membuat pemerintah melakukan transmigrasi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," tegas dia.

Sumber: Tribun Bali
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas