Laporan Wartawan Tribun Medan, Jefri Susetio

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Mantan anggota Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Sumatera Utara tidak berkeinginan kembali ke Ketapang, Kalimantan Barat, meskipun warga Ketapang melindungi mereka.

Mantan Ketua Gafatar Kota Pematangsiantar M Sofyan mengatakan, tidak berniat kembali ke Ketapang, Kalimantan Barat kecuali permintaan pemerintah untuk melanjutkan program kedaulatan pangan.

"Kalau kami kembali dengan keinginan sendiri ke depannya pasti melanggar hukum. Kami memang enggak mau melanggar aturan. Apabila melanggar pasti kami melawan saat disuruh pulang ke daerah asal," katanya di Balai Kota Medan, Sabtu (9/4/2016).

Selain itu, kata dia, selama tinggal di Ketapang, seluruh anggota eks Gafatar menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Sehingga, tidak sedikit warga Kalimantan melindungi mereka.

"Kami datang ke Kalimantan visinya damai. Jadi, kami tidak ada masalah. Makanya, heran juga kenapa kami disuruh pulang ke Sumut," ujarnya.

Ia membantah bila sekelompok kalangan menganggap eks Gafatar ingin membangun negara baru.

Baginya, negeri karunia Tuhan semesta alam bukan mewujudkan negara baru.

"Negeri karunia Tuhan semesta alam bukan bangun negara tapi bangun negeri. Bangun negeri bukan bangun negara baru. Kami ingin membangun daerah yang dirahmati Allah, maka manusia harus punya karakter," katanya.

Dia menjelaskan, eks Gafatar ingin memperlihatkan kepada negara dan masyarakat luas bahwa ada perkampungan yang di dalamnya hidup damai sentosa.

"Kami ingin memperlihatkan inilah negeri ataupun perkampungan dan desa yang di dalamnya hidup damai serta sejahterah. Agar mungkin daerah lain yang tertinggal dapat meneladani kami. Tapi kesempatan itu dipotong tebas sebelum berhasil," ujarnya.

Menurutnya, seharusnya pemerintah memberikan pengawasan khusus di perkampungan eks Gafatar. Apabila,  melenceng dari aturan negara harus diberikan sanksi.

"Bila kami melenceng baru diberikan sanksi. Jadi negeri karunia tuhan bukan buat negara baru. Tapi bangun negara, seperti istilah lagu Indonesia raya,  bangunlah jiwanya dan raganya. Namun dari tatanan kehidupan terkecil," katanya.

Ia berujar, adanya struktur negara merupakan persoalan yang wajar. Apalagi, ada ribuan manusia berada di perkampungan. Sehingga sulit mengontrol bila tidak ada struktur organisasi.

"Kalau enggak ada struktur itu sulit juga. Masalah namanya presiden, gubernur itukan sah-sah saja. Tapi kami di sana tidak ada struktur negara, aplikasinya belum ada, sekedar wacana saja. Yang pasti kami tidak mendirikan negara baru," ungkapnya.(*)