TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Ormas Projo mendesak PT PLN berbenah dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Pemadaman listrik di seluruh Kepulauan Nias sejak Sabtu dini hari, (2/4/2016) lalu, menunjukkan ketidakmampuan PLN dalam mengelola kerja sama yang baik dengan mitra.

"Sebesar 1.075 MW listrik PLN dipasok oleh asosiasi pembangkit sewa. Saat ini total PLN menunggak pembayaran sewa sekitar Rp 450 miliar," kata Ketua DPP Bidang Energi Projo Handoko keterangannya, Selasa (12/4/2016).

Ditegaskan, krisis listrik di Kepulauan Nias itu akibat pemutusan dua aliran dari PLTD 2 x 10 MW di Gunungsitoli oleh vendor, menyusul kebuntuan negosiasi perpanjangan kontrak antara PLN dan pemilik pembangkit.

Pasokan itu setara 75 persen dari total kebutuhan listrik di Kepulauan Nias pada saat beban puncak sebesar 27 MW.

Handoko menjelaskan, PLN memegang tanggung jawab sebagai perwakilan pemerintah untuk memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat.

Untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar dan vital itulah, Projo berpendapat, PLN harus dikelola dengan cara yang benar.
"Rakyat akan jadi korban bila manajemen PLN tidak mampu mengurus listrik dengan benar," ujarnya.

Menurut Handoko, listrik merupakan infrastruktur yang sangat vital bagi negara. Seluruh aspek kehidupan masyarakat sangat tergantung pada ketersediaan listrik, dari keperluan individu, rumah tangga, pelayanan sosial, bisnis, sampai industri.

Seperti banyak diketahui, pemadaman listrik di Nias yang bisa terjadi selama 10 hari itu terjadi ketika para siswa sekolah menengah atas dan sederajat sedang mengikuti ujian nasional.

Handoko juga menuturkan, pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban dari ketegangan yang terjadi antara PLN dan mitra.

"Ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Kalau perlu copot pejabat PLN yang tidak becus," tegasnya.