TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil punya kiat tersendiri untuk memproteksi dirinya dari kasus korupsi.

Menurut dia, sinergi antar-lembaga bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah ruang gerak kepala daerah melakukan tindakan korupsi, juga melanggar hukum terkait korupsi.

Emil, sapaan akrabnya, menilai, pemerintah telah membentuk instrumen khusus agar para kepala daerah terhindar dari perkara korupsi.

Salah satunya ialah dengan memaksimalkan Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Situasi mengelola daerah itu kan tidak sendiri. Butuh komunikasi pimpinan daerah di situ, ada kepolisian, kejaksaan, TNI, dan lainnya," ucap Emil di Bandung, Minggu (17/4/2016).

"Memang ada dinamika di situ, maka proteksi untuk melindungi yang saya tunggu alhamdulillah hadir awal tahun ini, yaitu lahirnya TP4D itu," kata dia.

Sebab itu, Emil menyarankan agar tiap kepala daerah memaksimalkan peran TP4D agar tiap kebijakan yang diambil tak menyalahi prosedur.

"Jadi, aparat hukum saat ini tidak di ujung, tetapi di depan. Saya sering meminta pendapat hukum apakah keputusan A oke atau tidak, kalau saya putusin ternyata di ujung enggak oke. Sekarang polanya diubah," ucap Emil.

"Alhamdulillah, saya sarankan kepala daerah manfaatkan TP4D untuk memproteksi kebijakan hal yang dirasa meragukan dan harus ada opini hukum di awal," tuturnya.

Dia mencontohkan saat Pemkot Bandung berencana membangun purwarupa cable car. Dalam logikanya, pengerjaan proyek purwarupa bisa dilakukan dengan cara penunjukan langsung lantaran tak menggunakan APBD.

"Tadinya, saya mau tunjuk langsung secara logika saya, ternyata menurut kejaksaan harus tetap dilelang kan, ya sudah saya menurut. Kalau saya melanjutkan penunjukan langsung, ternyata di ujung dipermasalahkan, jadinya bisa ramai," ucapnya.

Menurut Emil, adanya komunikasi dengan TP4D sedikit memperhambat kepala daerah dalam mengambil keputusan. Namun, Emil menilai hal itu relatif lebih aman.

"Memang agak memperlambat, tetapi lebih aman daripada cepat, tetapi bermasalah. Saya ini orangnya supercepat inginnya. Tetapi, dengan birokrasi ini, kecepatan saya hanya 60 persen, tetapi ya begitulah," ujarnya.

Lahirnya TP4D menjadi angin segar bagi laju roda pemerintahan. Emil merasakan, keberadaan TP4D sangat membantunya dalam mengambil keputusan untuk hal yang dirasa meragukan.

"Sekarang enak, sedikit-sedikit tinggal minta surat saja opini dari kejaksaan bagaimana dan sebagainya. Melihat politik hari ini yang innocent saja dicari-cari kesalahan. Saya lebih baik bekerja secukupnya saja," ujar Emil.

Penulis : Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani