TRIBUNNEWS.COM,  PALEMBANG --- Terkait isi pleodi Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dan istrinya yang meminta dibebaskan dari segala tuntutan hukuman pidana.

 Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap pada tuntutan pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Palembang, Kamis (21/4/2016).

"Kami rasa sudah jelas dari awal dan sudah terungkap berdasarkan fakta persidangan. Bahwa Syamsudin fei dan Faisyar hanya perantara, karena RAPBD dan LKPJ itu kepentingannya Bupati. Posisi kedua terdakwa adalah pemberi uang suap," ujar JPU KPK Irene Putrie SH seusai sidang.

Sidang tuntutan sebelumnya, Bupati Muba non aktif Pahri Azhari sebagai terdakwa I dituntut hukuman pidana empat tahun kurungan penjara.

Sedangkan istrinya Lucianty Pahri sebagai terdakwa II yang masih tercatat sebagai anggota DPRD Sumsel ini dituntut hukuman pidana dua tahun penjara.

Selain itu juga, kedua terdakwa juga dituntut masing-masing membayar denda Rp150 juta subsider lima bulan.

Pahri-Lucy dinilai JPU KPK terbukti bersalah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui, Pahri dan Lucy merupakan tersangka kasus suap pengesahan R-APBD Kabupaten Muba 2015 dan LKPJ kepala daerah 2014. Penyidik KPK menetapkan Pahri dan Lucy sebagai tersangka pasca tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kediaman anggota DPRD Muba, Bambang Karyanto, di Jalan Sanjaya Palembang, 19 Juni 2015 lalu.‬‬

‪‪Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sebesar Rp 2,56 miliar di dalam tas besar merah maron serta empat orang tersangka yaitu Bambang Karyanto, Adam Munandar (keduanya anggota DPRD Muba), Syamsudin Fei Kepala DPPKAD, dan Faysar Kepala Bappeda.

Bahkan keempat tersangka yang tertangkap OTT, telah menjalani masa hukuman di Rutan Pakjo Palembang setelah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor PN Klas IA Palembang.(Welly Hadinata)