Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Budi Rahmat

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Setelah saling lempar, akhirnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Edwin Supradana mengumumkan pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan pengangkutan sampah dengan PT Multi Inti Guna (MIG). 

Pengumuman tersebut disampaikan didepan massa pekerja kebersihan yang melakukan aksi unjukrasa di halaman Kantor Walikota Pekanbaru, Selasa (14/6/2016) sore.

Sebelumnya masadepan PT MIG dikonfirmasi ke Plt Asisten III Pemko, Azharisman Rozie.

Rozie enggan menjawab dan melemparkannya ke Serdako, M Nur.

Menurutnya soal kepastian masa depan kontraktor yang sudah diikat sejak November 2015 silam itu kewenangan Setdako.

Setdako yang dikonfirmasi usai menerima massa pengunjukrasa juga enggan menjawab dan melemparkannya ke Kadis Kebersihan dan Pertamanan, Edwin Supradana.

Nama terakhirlah yang kemudian mengkonfirmasnya dihadapan massa perugas kebersihan.

Keputusan mengakkhir kerjasama dengan PT MIG karena pemko tidak melihat adanya progres dari pengelolaan sampah di Pekanbaru.

Terlebih sejak diambil alih PT MIG justru masalah yang timbul.

Mulai dari tidak tercapainya target pengakutan sampai yang dibebankan 610 ton setiap hari, sampai puncaknya gaji pekerja kebersihan di bawah komando PT MIG tidak dibayarkan periode dua bulan.

Dikembalikan ke Pemko
Selain mengumumkan pemutusan kontrak dengan PT MIG, Pemko Pekanbaru juga menjamin gaji dua bulan akan dibayarkan.

Selain itu pekerja kebersihan yang sebelumnya di bawah bendera PT MIG akan dikembalikan ke Pemko Pekanbaru.

"Jadi bapak-bapak sekalian akan dikembalikan ke Pemko. Jadi perugas dari DKP lagi," ujar Plt Asisten III Pemko, Azhariman Rozie.

Pernyataan yang disambut tepuk tangan massa pengunjukrasa.

Pembayaran gaji pekerja kebersihan tetap melalui PT MIG yang dianggarkan Rp 800 juta.

Uang tersebut masih hak PT MIG dari pekerjaanya sebelumnya.

Seratusan pekerja kebersihan Kota Pekanbaru kembali berunjukrasa ke Kantor Walikota Pekanbaru, Selasa (14/6/2016).

Ini untuk kedua kalinya pekerja kebersihan dibawah bendera pihak ketiga yang sengaja dikontrak Pemerintah Kota Pekanbaru.

Turunnya pekerja kebersihan ini merupakan tindak lanjut tidak adanya kejelasan pembayaran gaji sejak dua bulan belakangan.

Kenyataan yang menjadikan pekerja ini terancam secara ekonomi.(*)