Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari
TRIBUNNEWS.COM, MUARA BUNGO - Orangtua siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA-N) di Kabupaten Bungo meradang. Pasalnya sebagian sekolah melakukan pungutan uang komite dalam jumlah besar, sehingga dianggap sangat memberatkan.

‎Seperti disampaikan seorang wali siswa kepada awak media, Rabu (20/7/2016), menurutnya saat memasukan anak ke salah satu SMAN di Bungo, ia disuguhkan dengan beberapa persyaratan yang mesti dipatuhi di antaranya uang bulanan.

Setiap siswa, dipungut uang Rp 85 ribu per bulan, ‎dengan alasan sebagai setoran komite. Itu di luar uang pramuka, OSIS, dan UKS.

"Itu wajib dibayar setiap bulan, di luar pungutan-pungutan yang kecil-kecil, ada yang Rp 10 ribu, kemudian Rp 5000, belum lagi wajib beli buku," ungkapnya di hadapan Anggota Komisi III DPRD Bungo, Darmawan.

Wali murid lain yang juga ada di sana, menyebut kondisi serupa terjadi di SMAN tempat anaknya sekolah di kawasan Pasar Muara Bungo, pungutan kata dia sebesar Rp 130 ribu, namun itu sudah kolektif untuk komite, pramuka, osis dan UKS.

"Jadi setiap dua bulan kita disuruh bayar Rp 130 ribu, ada kwitansinya masih saya simpan. Kata pihak sekolah itu wajib karena kesepakatan komite," tukas pria yang meminta identitasnya tak diungkap tersebut.

"Kondisi keuangan kami sedang sulit nian, mau bayar listrik, bayar leding. Belum lagi uang jajan anak sekolah Rp 7 ribu sehari, ditambah biaya bulanan di sekolah, padahal katanya sekarang sekolah gratis," timpal dia.

‎Menyikapi pernyataan wali siswa yang sekaligus mengadukan masalah tersebut kepadanya, Anggota‎ Komisi III DPRD Bungo, Darmawan mengatakan bahwa tindakan sekolah sudah sangat semena-mena.

‎Dalam kasus ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Anggota Komisi III lainnya untuk memanggil pihak eksekutif, karena seperti kecurigaan banyak pihak, uang komite hanya dimanfaatkan segelintir orang untuk kepentingan pribadi.

‎"Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang anjlok, pihak sekolah masih saja mencari celah untuk melakukan punggutan, kita menduga komite hanya sebagai kedok sekolah saja, agar bisa meraup uang wali murid untuk kepentingan pribadi," tegas Darmawan.

Sekolah kata dia harus berfikir bahwa bukan semua wali siswa mampu secara ekonomi.

"Mereka anggap semua orang ini kaya apa, seenaknya main pungut. Fikir juga kondisi ekonomi sekarang sedang sulit, jangan kejam nianlah ke masyarakat," ‎tutur politisi PKS ini dengan nada kesal.‎(*)