TRIBUNNEWS.COM, MALINAU - Menjadi sebuah ancaman bagi Kabupaten Malinau, kalau penerimaan guru di Malinau selalu yang berasal dari luar. Hal tersebut terungkap dalam rapat penanggulangan kemiskinan Kabupaten Malinau, Rabu (3/8/2016), di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau, yang dipimpin Wabup Topan Amrullah.

Mengutip penyampaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Wabup Topan mengungkapkan, ancaman tersebut selalu datang pada saat perekrutan guru.

Pasalnya, banyak guru dari luar daerah mengalami kendala saat melaksanakan tugas-tugasnya di sini.

"Terutama, guru-guru dari luar Malinau yang penempatan di daerah perbatasan dan pedalaman. Banyak sekali kendala mereka di sana. Mulai dari persoalan kultur dan budaya, sampai kepada persoalan tidak biasanya guru tersebut tinggal di daerah yang serba terbatas. Terbatas dari infratruktur pembangunan dan akses yang begitu jauh dari tempat keramaian," ujarnya.

Sehingga kata Topan, banyak dari para guru tersebut mengalami depresi dan meminta untuk segera dipindahkan ke daerah yang lebih dekat dengan perkotaan atau meminta kembali ke tempat asal dimana guru tersebut berasal.

"Tentu ini sebuah kerugian bagi kita di Malinau. Sebab, untuk mendapatkan formasi guru di Malinau ini cukup susah, ketika kita telah mendapatkannya malah mereka tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya di daerah mereka ditempatkan dan memilih untuk pindah karena tidak betah," pungkasnya.

Oleh karenanya, Topan meminta, kepada pelamar sebagai CPNS guru yang berasal dari luar Malinau untuk berpikir ulang tentang niatnya menjadi guru di daerah perbatasan dan pedalaman. Pasalnya, kebanyakan daerah ini merupakan daerah perbatasan dan pedalaman.

"Berpikir sejenak, itu yang harus mereka lakukan. Jangan karena yakin dapat bersaing dengan pelamar asal Malinau, dijadikan sebuah faktor utama untuk menjadi guru. Pikirkan pula geografis Malinau, tempat nantinya para guru tersebut ditempatkan. Sebab, kami pasti akan menempatkan guru-guru baru tersebut di daerah perbatasan dan pedalaman karena di daerah sekitar pusat pemerintahan sudah memiliki cukup guru," jelasnya.

Sebagai upaya mengasah kualitas sumber daya manusia (SDM) di Malinau, Topan mengungkapkan, Pemkab Malinau telah menggelontorkan dana miliaran rupiah yang diperuntukan kepada para mahasiswa dalam bentuk beasiswa.

Diharapkan, dengan cara ini dapat memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Malinau untuk lebih giat dalam meningkatkan kualitas pendidikannya.

"Ada beberapa jenis beasisiswa yang kita berikan kepada para mahasiswa asal Malinau yang menempuh pendidikan di wilayah Kaltara atau di luar Kaltara, yakni beasiswa prestasi, tidak mampu dan kerja sama. Kalau ditotal, seluruh beasiswa yang kita gelontorkan pada tahun 2015 lalu kurang lebih sebesar Rp 6,2 miliar," bebernya.

Adapun mahasiswa asal Malinau yang mendapatkan beasiswa kerjasama, lanjut Topan, yakni mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Malang (UNM). Sedangkan di Kaltara, mahasiswa penerima beasiswa menempuh pendidikan di Universitas Borneo.

"Adapula di Kaltim, yang berkuliah di Universitas Mulawarman. Beasiswa ini juga, bukan hanya kita berikan kepada mahasiswa saja. Melainkan, kita berikan kepada siswa dari SD, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Jadi seluruh dana beasiswa itu bukan untuk mahasiswa saja. Sedangkan untuk sumber dananya, ada beberapa dari Provinsi Kaltara dan APBN," katanya. (ink)