Laporan Wartawan Surya, Sudharma Adi

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Deklarasi bebas prostitusi yang dicanangkan Pemkot Mojokerto sejak 29 Mei 2016 tak serta merta menurunkan penularan HIV/AIDS.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, pada 2015 lalu jumlah penderita HIV mencapai 53 orang, sementara penderita AIDS 26 orang.

Pada Januari hingga Juni 2016 ini, penderita AIDS mencapai 36 orang. Sedangkan jumlah penderita HIV ada 34 orang. Jika dipilah lagi, sebagian penderita HIV dan AIDS adalah ibu-ibu, balita dan pria dewasa.

"Dibandingkan tahun lalu, jumlah pasien AIDS memang naik," jelas Kepala Dinkes Kota Mojokerto, Cristiana Indah Wahyu, Senin (8/8/2016).

Ada beberapa faktor utama sehingga ada peningkatan pasien AIDS, di antaranya migrasi penyakit dari HIV ke AIDS.

"Berdasarkan laporan yang ada, peningkatan pasien AIDS lebih karena faktor perubahan status HIV ke AIDS. Mesti ada temuan penderita baru," tutur dia.

Dia menilai, perubahan status HIV ke AIDS ini, tak lepas dari perubahan gaya hidup penderita. "Karena perilaku tidak sehat atau seks menyimpang, dan atau penggunaan obat-obat terlarang," urai dia.

Cristiana mengakui, pascadeklarasi bebas prostitusi yang ditandai penutupan Balong Cangkring (BC), berdampak terhadap pencegahan penularan penyakit ini.

"Adanya Pustu (Puskesmas Pembantu) Cakar Ayam yang dulu buka setiap hari, sekarang hanya seminggu dua kali. Padahal, pustu ini menjadi pustu yang berada paling dekat dengan BC," tambah dia.

Sebagai pukesmas pembantu andalan, Dinkes sebenarnya sudah menempatkan sejumlah tenaga ahli yang melayani pengecekan darah dan konseling.

"Namun tenaga ahli kami ditarik ke Puskesmas Mentikan. Sedangkan kegiatan konsultasi di Cakar Ayam buka hanya seminggu dua kali saja," papar dia.

Guna mengendalikan penyebaran HIV/AIDS, Dinkes harus kerja ekstra, di antaranya membuka loket Visite Voluntire Consuling di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo dan puskesmas-puskesmas.

"Untuk kegiatan ini, hanya menunggu konsultasi sukarela dari warga yang rawan AIDS," kata dia.

Selain hal itu, Dinkes Kota Mojokerto juga bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk mengendalikan penularan virus. Penyakit ini ditandai dengan diare dan sariawan yang tak sembuh-sembuh.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Djunaedi Malik, mengaku prihatin dengan tingginya angka penderita HIV/AIDS di Mojokerto.

Dia mendesak Dinkes dan KPA Kota Mojokerto mengambil langkah konkret guna menekan laju penyebaran virus, dengan membentuk satgas penanggulangan HIV/AIDS.

"Saya harapkan satgas AIDS bisa efektif. Seluruh potensi masyarakat bisa dilibatkan dalam satgas ini agar efektif mengurangi laju penyebaran HIV AIDS," terang dia.