Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNNEWS.COM,  PONTIANAK- Selembar sepanduk berukuran cukup besar bertulisan 'Disegel Dibawah Pengawasan Ketua DPD Melawi Firman Muntaco' terpasang di Gedung Zamrud Khatulistiwa, Jl Jend A Yani, Pontianak, Kamis (15/9/2016) sekitar pukul 16.30 WIB.

Ketua DPD Partai Golkar Melawi, Firman Muntaco mengungkapkan, penyegelan ini bermula pada saat Musda IX DPD Partai Golkar Kalbar.

"Yang secara sudah sah diketahui secara resmi oleh DPP Golkar. Dalam proses pembukaan tadi, kami sudah dikumpulkan oleh DPP, salah satu kawan dari DPD, menyatakan bahwa DPP menghendaki seorang bupati menjadi ketua Golkar. Tapi saat kita sedang melaksanakan Musda," ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Kamis (15/9/2016) malam.

Karena sudah ada perintah seperti ini, ia dan para ketua DPD terkejut. Kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Pihaknya, bisa menerima jika itu dilakukan sebelum Musda, namun tidak pada saat Musda sedang berjalan.

"Karena sebelum Musda juga, para ketua DPD seluruh Kalbar, sudah menyatakan kesepakatan untuk memilih saudara Adang, Sekjen DPD Golkar Kalbar untuk mengganti dan melanjutkan kepemimpinan saudara Bapak Morkes Effendi," tegasnya.

Lanjutnya, akan menjadi masalah, jika ini diteruskan dan tidak mendapatkan restu dari DPP.

"Maka menjadi masalah. Kalau ini tidak diteruskan menjadi masalah, kalau diteruskan menjadi demisioner. Maka saya berinisiatif mengatasnamakan ketua DPD Melawi mensegel itu. Karena saya menganggap akan ada kekosongan," paparnya.

Firman mengatakan, ada tindakan kurang etis, yang dilakukan kawan-kawannya yang mengatasnamakan Ketua Umum Golkar. Menurutnya, di alam demokrasi saat ini, sudah tidak sepatutnya lagi, gaya-gaya seperti ini dilakukan.

"Harus disosialisasikan kepada kami. Dan saya sayangkan, perilaku yang kurang demokratis dan tidak terpuji. Dari sahabat saya dan kawan saya yang sekarang menjabat sebagai Bupati Mempawah. Dengan cara-cara melobi pusat, kemudian memaksakan di dalam Musda. Ini nggak bagus sebenarnya, dia sebentar lagi juga sama seperti saya.

Disinggung mengenai langkah yang diambil, Firman mengatakan ia lantas keluar pada saat sidang.

"Saya keluar dari sidang sampai sekarang, kawan-kawan lain mungkin akan meneruskan ketika saya serahkan. Tetapi saya berkata bahwa tidak ada gunanya lagi mengikuti Musda yang seperti ini,"

Dengan disegelnya gedung yang menjadi tempat pelaksanaan musda ini, Firman menegaskan mulai besok, Jumat (16/9) aktivitas partai Golkar di Kalbar berhenti.

"Saya menyatakan, sebagai ketua DPD Kabupaten Melawi, mensegel gedung itu. Mulai besok aktivitas di Golkar saya hentikan. Saya siap kalau ada teguran dari DPP, karena saya juga akan memberikan beberapa pesan kepada DPP agar hal ini benar-benar tidak terulang lagi. Biarkan saja pihaknya berjalan, nanti di sana, bukan pada saat Musda. Karena lembaga Musda adalah lembaga tertinggi di organisasi tingkat provinsi," lanjutnya.

Firman menyesalkan, apalah artinya berkumpul ratusan orang dari seluruh Kalbar, yang berasal dari 14 kabupaten/kota.

"Ratusan orang yang tiga empat hari ini menghabiskan dana ratusan juta, dihentikan seperti ini. Kalau mau jadi Ketua DPD Provinsi, harusnya lobi kami. Lewat Kabupaten/ Kotalah bisa diusulkan dan kita bahas di Musda, bukan ujung-ujungnya datang ke pusat, kemudian minta ditetapkan sebagai pejabat atau Ketua Golkar Provinsi," urainya.

Ia dan rekannya sesama Ketua DPD meminta agar supaya dapat segera dipanggil Ketua Umum Golkar.

"Agar kami bisa langsung menjelaskan, kenapa sampai saya lakukan seperti ini. Penyegelan sampai kami dipanggil, saya tidak ada urusan kalau ada Plt, sampai kami dipanggil Ketua Umum. Kalau Plt kami tidak akan teriman walaupun dipaksa Plt Ketua Golkar Kalbar, kami hanya bisa dan minta ketemu Ketua Umum Golkar," sambung Firman.