TRIBUNNEWS.COM, IDI - Potensi gangguan gajah di daerah pedalaman Aceh Timur, seperti di Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, terus meningkat.

Tanaman Kakao milik petani yang diharapkan menjadi sumber pendapatan warga setempat, kini malah habis disantap gajah yang berkeliaran di kawasan itu dalam sebulan terakhir.

Kerugian petani akibat tanaman kebun mereka dirusak gajah, juga terus bertambah.

“Sayangnya, hingga saat ini belum ada upaya pemerintah dan intansi terkait untuk meminimalisir gangguan gajah ini, kata sejumlah warga Gampong Seumanah Jaya, Sabtu (24/9/2016).

Meski pemerintah telah menempatkan empat ekor gajah jinak di lokasi Conservation Respon Unit (CRU) di Kecamatan Serbajadi, Gampong Bunin, tapi upaya ini belum menunjukkan manfaatnya bagi masyarakat di kawasan itu.

“Pembangunan barrier atau parit gajah yang digagas Pemkab Aceh Timur, juga berjalan lambat. Padahal, kawanan gajah selalu masuk ke perkebunan petani dari jalur yang sama. Sehingga seharusnya mudah diantisipasi, jika saja pemerintah serius melakukan penanganannya.

Selain itu, pemerintah juga hampir tidak pernah berkoordinasi dengan perusahaan pemilik HGU di kawasan ini, terkait persoalan gangguan gajah.

“Buktinya, meski kami sudah sering melaporkan bahwa gajah yang merusak kebun warga ini, selalu muncul dari areal perkebunan sawit yang sama, tidak pernah dipanggil oleh pejabat terkait. Sehingga persoalan ini tidak pernah terselesaikan,” ujar Zakaria, petani di Gampong Seumanah Jaya, Sabtu (24/9/2016).

Saat ini, jumlah gajah yang muncul dari persembunyiannya di areal perkebunan perusahaan swasta di kawasan itu, bertambah dari sebelumnya hanya belasan ekor, kini mencapai lebih dari 20 ekor, karena kawnan gajah tersebut terus berkembangbiak dalam beberapa tahun ini.

Warga juga menyatakan kekecewaannya dengan kepemimpinan Bupati Aceh Timur saat ini, karena tidak mampu mengatasi persoalan warga terkait gangguan gajah.

“Selama ini, kami melihat tidak ada upaya yang serius dari Pemkab Aceh Timur dalam meminimalisir gangguan gajah di daerah kami,” ungkap warga setempat.

Padahal, warga sangat berharap upaya yang intensif dari pemerintah, baik Pemkab Pemprov, bahkan pemerintah pusat, agar melakukan tindakan cepat dan tepat dalam mengatasi persoalan yang sudah terjadi bertahun-tahun di kawasan ini.

“Karena kami butuh penanganan segera dari pemerintah, bukan janji pejabat yang selalu diulang-ulang, tanpa ada aksi di lapangan,” timpal warga lainnya.

Sebab, petani di kecamatan ini hanya mengandalkan hasil kebun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Kalau pemerintah lebih memilih melindungi gajah daripada warganya, seharusnya pemerintah memberi usaha alternatif. Sehingga warga tetap bisa makan, dan tidak dimiskinkan akibat ketidakmampuan pemerintah mengatasi persoalan masyarakat.(serambi indonesia/c49)