TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Pemkab Malang berusaha menjawab kabar heboh tentang anggaran fantastis untuk pengadaan sejumlah peralatan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). 

(Baca: Anggaran Satu Unit Printer di Pemkab Malang Rp 1 Miliar)

Menurut mereka alokasi super mahal sejumlah pengadaan di DPPKAD hanya sebatas anggaran 'politis'.

Sedangkan realisasinya masih jauh dari angka yang tercantum. Nantinya alokasi tersebut akan dialihkan untuk menutup defisit anggaran.

Demikian dijelaskan Kepala DPPKAD Kabupaten Malang, Willem Petrus Salamena, Selasa (27/9/2016).

Willem mencontohkan, paket meubelair meja dan kursi untuk Bupati dan Wakil Bupati memang dianggarkan Rp 5,362 miliar. Namun realisasinya sampai saat ini hanya Rp 1,5 miliar.

Pembelanjaan Rp 1,5 miliar tersebut untuk meubelair di tiga rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati.

Masing-masing rumah dinas bupati di Pendopo Malang, rumah dinas bupati diKepanjen, dan rumah dinas wakil bupati di Jalan Gede Kota Malang.

“Sudah berapa tahun meubelair di rumah dinas tersebut belum diganti. Kami anggarkan untuk penggantian,” terang Willem.

Ditambahkan Willem, sebelumnya rumah dinas tersebut memang sudah ada meubelair. Namun mayoritas milik pribadi bupati dan wakil bupati lama.

Sehingga saat ada proses pergantian (sebelum pilkada), seluruh barang dikeluarkan.

“Memang ada milik Pemkab, tapi mayoritas milik Pak Rendra. Demikian juga di rumah dinas wakil bupati, mayoritas milik Pak (Ahmad) Subhan (mantan wakil bupati, red),” katanya.

Lanjut Willem, selain meubelair ada pula pengadaan paket alat rumah tangga lainnya (home use) senilai
Rp 2,545 miliar.

Namun sampai saat ini realisasinya Rp 436,66 juta.