Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berkomitmen mempercepat poros sentra pelatihan dan pemberdayaan daerah perbatasan di Sambas pada tahun 2016.

Kasi Penyiapan Penempatan BP3TKI Pontianak, As Syafii menjelaskan, BNP2TKI menggandeng Pemerintah Kabupaten Sambas dalam upaya percepatan implementasi program poros sentra pelatihan dan pemberdayaan daerah perbatasan.

"Atau lebih dikenal sebagai program “Poros Perbatasan” di Kabupaten Sambas pada tahun ini. Tim BNP2TKI bekerja marathon setelah satu hari sebelumnya program tersebut di kick off di Kantor Gubernur Kalimantan Barat," ujarnya, Kamis (29/9/2016).

Tim yang dipimpin oleh Direktur Kerjasama dan Penyiapan Dokumen (KPVD) BNP2TKI telah melakukan pertemuan dengan Bupati Sambas Rabu (28/9/2016). Membicarakan persiapan implementasi program tersebut pada tahun ini.

Direktur KPVD BNP2TKI, DR. Haposan Saragih, M.Agr mengungkapkan audiensi ini merupakan tindak lanjut dari kick off program tersebut pada hari sebelumnya dengan tujuan untuk berkoordinasi dengan pemangku kebijakan di daerah khususnya Bupati Sambas.

"Untuk itu hari ini (kemarin) kami datang ke Sambas untuk bertemu Bupati Sambas, Bapak Atbah Romin Suhaili meminta komitmen dan dukungan yang konkret dari beliau dalam implementasi program tersebut. Kita bersyukur sambutan beliau positif terhadap program ini dan setuju untuk melaksanakan di Sambas," ungkap Haposan saat dikonfirmasi mengatakan masih berada di Sambas, Kamis (29/9/2016).

Bupati Sambas mengatakan program tersebut sangat diapresiasi pihaknya. Karena program tersebut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga yang paling kredibel saat ini di Indonesia.

"Dan juga melihat kesungguhan pemerintah pusat dalam hal ini BNP2TKI memperhatikan pemerintah daerah khususnya kabupaten Sambas dalam perbaikan tata kelola layanan TKI," ujarnya menirukan ucapan Bupati Sambas.

Kepadanya, Bupati Sambas secara tegas menyampaikan bahwa Pemda Sambas akan menyediakan gedung untuk Layanan Terpadu Satu Pintu dan berharap program tersebut bisa berjalan dengan segera.

"Program ini dianggap sangat bagus karena memberikan pelayanan yang sangat mudah, murah dan aman bagi TKI. TKI sebagai pahlawan devisa sudah selayaknya dilayani seperti investor ucap Bupati Sambas," katanya.

Sementara itu, Kepala BP3TKI Pontianak, Kombes Pol Aminudin mengatakan program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan ini digagas sebagai program nasional.

"Dengan Nunukan sebagai pilot project dan tuntas di tahun 2015, yang kemudian akan dilanjutkan di Entikong dan Batam pada tahun 2016," jelasnya.

Program ini merupakan program One Stop Services karena terintegrasi dengan Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, RSUD dan instansi lainnya.

"Para TKI nantinya mengurus dokumen, termasuk paspor, diberikan pelatihan kerja serta wawasan kebangsaan. Termasuk pelatihan kewirausahaan bagi TKI yang dideportasi dari Sarawak, Malaysia," terangnya.

Menurutnya, BNP2TKI awalnya hanya memprioritaskan satu lokasi saja yakni di Entikong. Namun Gubernur Kalimantan Barat meminta supaya program ini bisa dilaksanakan di lima kabupaten perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak, Malaysia.

"Sehingga pada saat kick off kemarin, dan melihat kesungguhan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melaksanakan program tersebut maka tahun ini kita akan upayakan implementasi program tersebut di Entikong dan Sambas," urainya.

Di akhir pertemuan, Tim BNP2TKI dan Asisten II Pemerintah Kabupaten Sambas beserta Kepala Imigrasi Sambas, Kadisnaker Sambas dan P4TKI Sambas melakukan kunjungan ke gedung yang akan direncanakan akan digunakan sebagai tempat Layanan Terpadu Satu Pintu.