Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menemukan adanya pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan cek fisik kendaraan bermotor, oleh petugas kepolisian di Kantor Samsat, Kota Magelang, Rabu (5/10/2016).

Mengenakan kemeja batik, Ganjar turun dari mobil Toyota Hiace di halaman Kantor Samsat tersebut.

Ia kemudian bertanya kepada sejumlah warga yang sedang mengantre, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pelayanan cek fisik tersebut.

Tak disangka, seorang warga, Sugiharto (61), menjawab bahwa ia telah membayar Rp 50 ribu pada seorang petugas.

Ia kemudian meminta agar Sugiharto mencari petugas tersebut. Seorang petugas yang mengenakan seragam polisi itu, kemudian mengembalikan uangnya.

"Ini hanya salah paham kok pak, kita tidak minta," ujar petugas tersebut kepada Ganjar.

Sementara, Sugiharto, kepada wartawan mengungkapkan, awalnya ia sedang mengurus cek fisik untuk penggantian pelat nomor pada sepeda motornya.

Ia mengaku tahu bahwa layanan tersebut tak dikenakan biaya alias gratis.

"Saya tadi cek fisik kemudian diberi kartu (formulir). Kemudian petugasnya bilang biayanya Rp 50 ribu, tapi tidak ada kuitansinya. Saya tahu kalau gratis, tapi diminta, ya tetap bayar," katanya.

Warga Bayeman, Magelang Tengah, Kota Magelang tersebut juga mengaku, selain dirinya, banyak warga lain yang sedang mengurus pada layanan yang sama juga dimintai uang.

Ganjar mengaku kecewa dengan adanya pungli tersebut. Namun ia mengatakan, sebenarnya praktik tersebut sudah ada sejak lama ada, bahkan ia hampir tiap hari menerima laporan tentang pungli melalui twitter.

"Kekecewaan saya sebenarnya sudah lama. Kejadiannya kan bukan hanya sekarang tapi sudah dari dulu," ujarnya.

"Saya tak ingin menjadikan geger genjik, tapi ini faktanya ada dan kita akan memperbaiki," sambung Ganjar.

Jika ada alasan bahwa pungli tersebut untuk keperluan operasional petugas di Samsat setempat, menurutnya, mestinya ada format terbaik agar petugas yang bekerja bisa nyaman dan memeroleh tunjangan agar bisa bekerja profesional.