Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Sekitar 20 aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar menggelar aksi damai evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi - JK di Bundaran Digulis Untan, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sabtu (15/10/2016) sekitar pukul 17.18 WIB.

Ketua KAMMI Kalbar, Muhammad Thaufani (26) menuturkan bahwa Kemerdekaan Indonesia telah mencapai usia 71 tahun, begitupula dengan rezim penguasa di negeri ini sudah silih berganti.

"Namun, sampai detik ini rakyat Indonesia belum merasakan seutuhnya kemerdekaan, sesuai dengan cita-cita Kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," tegasnya disela-sela aksi.

Lanjutnya, ekspektasi (harapan) rakyat Indonesia sangatlah luar biasa besar pasca kemenangan Jokowi - JK dalam pemilihan presiden 2014.

"Dengan menggaungkan Revolusi Mental, Nawa Cita, serta blusukan, pemerintah dengan mudah meraih simpati rakyat. Karena rakyat yang telah jenuh dengan rezim kapitalistik dan korup, seakan mendapat angin segar dari Jokowi - JK. Terlebih rezim ini juga dikenal gemar mengkampanyekan diri sebagai pemimpin yang merakyat dan pro rakyat," jelasnya.

Setelah dua tahun berjalannya pemerintahan Jokowi - JK, menjadi patut jika rakyat melakukan evaluasi, apakah sejauh ini pemerintahan ini sudah berjalan sesuai dengan prinsip Good Governance, dan sesuai dengan janji-janji saat kampanye.

"Jika mau digolongkan, evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi - JK dapat dibagi menjadi grand issue, ada delapan turunannya," ujarnya.

Pertama, pembangunan nasional, yakni penyerapan tenaga kerja lokal sangat rendah dalam proyek-proyek strategis. Kemudian pembangunan infrastruktur yang tidak merata antardaerah.

Kedua, kedaulatan pangan dan perdagangan Internasional, ini terlihat dari hampir semua pangan masih impor. Serta mahalnya harga pupuk dan bibit, sehingga semakin mempersulit petani.

Ketiga, kemandirian energi dan lingkungan hidup. Dapat dilihat dari langkanya gas elpiji 3 kilogram, kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah, serta banjir bandang dimana-mana karena penggundulan hutan.

"Keempat, pertahanan dan keamanan, dilihat dari pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, narkoba, free seks, dan LGBT," terangnya.

Yang kelima adalah pendidikan dan sumber daya manusia, yakni mengenai jaminan pendidikan bagi semua rakyat Indonesia, namun kualitas pendidikan yang rendah, di sisi lain meningkatnya pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Keenam, sosial dan budaya. Terlihat dari pengangguran, perlindungan perempuan dan anak dari kejahatan perdagangan orang (human trafficking)," jelasnya.