"Contohnya saja tentang belanja pegawai yang juga dimasukan dalam anggaran. Belum lagi halnya dengan perjalanan dinas, yang menghamburkan uang rakyat, tumpang tindih anggaran, sehingga anggaran yang dibuat tidak tepat sasaran," urainya.

Selain itu, menurutnya Dana Aspirasi DPRD yang juga dimasukkan dalam APBD, tidak jelas bentuk implementasi dan hasilnya.

"Dan anggaran yang dibuat, tidak ada dasar hukumnya. Ini sudah jelas bahwa yang dilakukan para wakil rakyat hanya buang-buang uang rakyat saja."

"Hal yang tidak ada dasar hukumnya, dimasukkan dalam APBD yang rawan akan penyelewengan, korupsi," tegas Faisal.

Lanjutnya, kemudian juga bisa dijadikan mesin politik oleh setiap anggota DPRD, sehingga yang akan terjadi adalah terjadinya defisit anggaran.

"Seharusnya wakil rakyat harus memperhatikan dan menggunakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat, jadi kami dari BEM Untan, menuntut pemangkasan anggaran (APBD) untuk tahun 2017, terhadap segala hal yang tidak pro rakyat."

"Hapuskan Dana Aspirasi dewan yang tidak punya dasar hukum, serta perhatikan nasib rakyat Kalbar," sambungnya.