TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberi penjelasan terkait kabar adanya izin baru tentang penambangan semen di Rembang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Jateng, Minggu (11/12/2016) Ganjar mengaku menyesal tidak bisa menemui peserta aksi longmarch dari Rembang.

Menurutnya, saat itu, Jumat (9/12/2016) ia menghadiri undangan KPK dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi di Riau.

Dijelaskannya, persoalan tersebut membesar karena adanya miss informasi dimana pejabat Pemprov yang menemui peserta aksi tidak memberi penjelasan secara detil.

Ditegaskan Ganjar, dirinya tidak pernah mengeluarkan izin baru baru Semen Rembang.

Menurutnya, SK baru tersebut sebenarnya adalah laporan RKL RPL rutin saja.

" Jadi PT SI itu dalam perjalanan pembangunan pabrik mengubah beberapa hal. Nama berubah, area penambangan berubah, juga area pengambilan air, perubahan jalan dan lain-lain. Nah, karena ada perubahan lalu dilaporkan ke kita. Otomatis, setiap ada perubahan maka harus ada adendum," terang Ganjar.

Dijelaskannya, adendum bersifat administrasi biasa.

Sesuatu yang otomatis ada karena sistem atau mekanisme yang telah diatur Undang-undang.

"Dan addendum itu terbit sebelum putusan MA saya terima. Addendum terbit tanggal 9 November, putusan MA saya terima 17 November. Jadi adendum itu bukan izin baru, adendum itu bukan keputusan final untuk Semen Rembang," sambung dia.

Di sisi lain, untuk menyelesaikan polemik tersebut, rencananya, Rabu (14/12/2016) ini, Ganjar akan mengumpulkan semua pihak terkait.

"Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup, Mas Teten Masduki, semuanya," sambung dia.

Ganjar berharap segera ada keputusan bagaimana sikap terkait Semen Rembang.

Menurutnya, hal itu penting agar ada kesepakatan bersama dan bulat berdasarkan kajian berbagai pihak.

Ganjar juga menyinggung terkait putusan MA.

Jika putusan MA ternyata menutup pabrik, ditegaskannya, Ganjar lah yang akan melaksanakan putusan tersebut untuk menutup pabrik.

"Seandainya dalam pertemuan antara stakeholder terkait masih ada keraguan, saya akan ke Jakarta untuk bertanya ke Mahkamah Agung," tandasnya. (*)