TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk segera memulihkan keadaan sosial ekonomi pasca bencana gempa bumi di Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan perbaikan infrastruktur dan rekonstruksi sejumlah bangunan yang terdampak.

"Pak Presiden sekarang menginginkan adanya pendekatan baru dalam penanganan bencana, dimana tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Masjid At-Taqarrub di Desa Keude, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (17/12/2016).

Basuki menyatakan untuk perbaikan prasarana dan sarana PUPR seperti air bersih, sanitasi, jembatan, jalan, dan fasilitas lainnya sudah dilakukan sejak tahap tanggap darurat. 

"Semua perbaikan dan penyediaan infrastruktur sudah dilakukan. Saya kira bisa kita lihat. Tidak terlalu parah dampaknya, kecuali sebagian jalan, jembatan dan saluran irigasi sekunder ada yang rusak. Kita sudah perbaiki tidak ada hal yang khusus," ujarnya. 

Selain melakukan perbaikan infrastruktur PUPR, Basuki menyatakan Kementerian PUPR juga melakukan rekonstruksi Masjid At-Taqarrub di Kabupaten Pidie Jaya sesuai penugasan Presiden RI. 

"Selanjutnya kita akan berkordinasi dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Masjid dan Pesantren yang terkena dampak. Sebagian akan ditangani melalui CSR perusahaan, swadaya masyarakat/donatur, APBD dan APBN termasuk Kementerian PUPR," katanya. 

Rekonstruksi Masjid At-Taqarrub Kurang Dari 16 Bulan

Masjid At-Taqarrub di Desa Keude, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan luas bangunan 4.730 meter persegi sebanyak 2 lantai dan  luas lahan sebesar 5.796 meter persegi diproyeksikan dapat menampung sebanyak 1600 orang. 

Menteri Basuki menargetkan rekonstruksi Masjid At-Taqarrub tersebut akan selesai dalam waktu kurang dari 16 bulan. 

"Tidak ada desain baru, ini desain awal dari masyarakat. Saya minta pengerjaannya kurang dari16 bulan," ujarnya. 

Destimasi Wisata

Menteri Basuki Hadimuljono juga meminta agar Waduk Keuliling di Kecamatan Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikelola untuk dapat dijadikan tempat destinasi wisata baru di Aceh selain fungsi utamanya sebagai sumber air irigasi. 

Menteri Basuki menyatakan lokasi Waduk Keuliling yang tidak terlalu jauh dari Kota Banda Aceh, yakni 35 kilometer ke arah timur dari kota Banda Aceh dan dapat dicapai dengan kendaraan roda empat dalam waktu tempuh kurang lebih satu jam membuat Waduk ini berpotensi untuk menjadi destinasi wisata bagi warga Banda Aceh dan sekitarnya. 

"Agar waduk ini mempunyai nilai tambah selain untuk irigasi, maka harus dikelola dengan baik. Orang Aceh gemar minum kopi nanti bisa menikmati kopi di tepi waduk ," ujar Menteri Basuki saat meninjau Waduk Keuliling di Aceh Besar, Rabu (13/12). 

Turut hadir mendampingi  Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. 

Menteri Basuki mengungkapkan rencananya menggandeng Perum Jasa Tirta untuk mengelola waduk tersebut sehingga dapat memiliki nilai tambah yang diantaranya untuk destinasi wisata, ruang terbuka hijau, penghasil listrik dan sumber air baku bagi masyarakat. 

Waduk Keuliling, yang berjarak 35 km dari pusat kota Banda Aceh ke arah Medan, adalah waduk pertama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Waduk tersebut memiliki daya tampung kurang lebih 17 juta meter kubik dengan luas genangan 228 Hektar dan area tangkapan air seluas 38,20 Km².

Dana yang digunakan untuk pembangunan konstruksi waduk ini mulai Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 235 miliar dan direncanakan dapat beroperasi selama 50 tahun.