Laporan Wartawan Tribun Medan, Array A Argus

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Komisi III DPR-RI sepakat melibatkan TNI dalam setiap penanganan kasus terorisme, demikian ujar politikus Gerindra H.R. Muhammad Syafi'i atau Romo.

Dalam revisi Undang-Undang Terorisme, TNI dianggap bagian penting untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman teror baik dari dalam maupun luar negeri.

"Pelibatan TNI dalam kasus terorisme adalah isu krusial yang terus diributi sebagian pihak. Sebenarnya, kasus terorisme ini tidak hanya mengancam hukum saja, tetapi, kedaulatan negara juga terancam," kata Romo di rumah aspirasi H.R. Muhammad Syafi'i Center, Jalan Bunga Baldu II, Asam Kumbang, Medan Selayang, Senin (26/12/2016) sore.

Anggota Komisi III DPR-RI ini mengatakan pelibatan TNI bukan berarti ingin mengambilalih tugas kepolisian. Dalam penanganan teroris, ada bagian-bagian yang membutuhkan keterlibatan TNI.

"Contohnya begini, misalkan ada kasus terorisme yang mengganggu kedaulatan Indonesia, atau yang sudah dianggap benar-benar mengancam negara, tentu TNI yang punya tugas pokok dan fungsi menjaga keamanan. Kan harus terlibat," kata dia.

Komisi III sepakat membawa TNI menangani kasus terorisme yang belakangan ini kian merebak. Kata Romo, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme adalah mutlak dan wajib.

"Insya Allah pada Mei nanti sudah berjalan. Kami akan membahas ini dalam panja yang sudah kami bentuk dalam pansus kemarin," beber dia.