Kekosongan Pengurus KPAID, Pemprov Kalbar Dinilai Abai

Masih banyak kekerasan dan kejahatan terhadap anak yang tidak terungkap atau dilaporkan.

Satu di antara cara adalah dengan sosialisasi komprehensif seluruh pihak dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

"Kedepan tidak boleh lagi dibiarkan, tidak boleh ada pembiaran. Kami setiap tahun melaporkan ke Pemerintah Provinsi, update data kami setiap bulan," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPAID Kalbar (selanjutnya tahun 2017 disebut Demisioner Wakil Ketua), Hasanah, yang menyesalkan terjadinya kekosongan pengurus KPAID Kalbar.

Ia menilai, saat ini instansi terkait masih belum sepenuh hati berbuat untuk anak-anak di Kalbar.

"Kami menganggap, Pemerintah Provinsi kita ini mengalami kemunduran, karena di daerah lain sedang gencar-gencarnya membentuk KPPAD, lalu kita pula yang mau membubarkan," katanya.