TRIBUNNEWS.COM, REMBANG - Ketua Umum DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Abdul Wachid mengatakan Ketua Umum Prabowo Subianto telah memerintahkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap dijaga kelangsungannya demi kepentingan nasional. Hal itu menyikapi soal polemik Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah.

Prabowo dikatakan Abdul Wachid mengungkapkan bahwa BUMN merupakan milik Indonesia sehingga penting tetap terus diberdayakan. Dengan begitu, Partai Gerindra telah melaksanakan salah satu visinya yakni menjaga harga diri dan kedaulatan bangsa.

"Pak Prabowo sudah jelas dan tegas menginstruksikan supaya setiap BUMN diberdayakan untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Itu juga salah satu arahannya untuk Semen Rembang yang milik negara," ungkap Wachid, Jumat (6/1/2017).

Gerindra, kata Wachid menganggap keberadaan Semen Rembang berkontribusi besar mendukung pelaksanaan pembangunan Indonesia. Pembangunan infrastruktur kini dilakukan butuh cadangan penunjang bahan baku yang seharusnya di prioritaskan dari BUMN seperti Semen Rembang.

Hal lainnya, ucap Wachid, sebenarnya sudah tidak perlu ada yang diributkan mengenai keberadaan dan kelanjutan Semen Rembang. Wachid mengatakan, partainya secara langsung telah menelusuri bahwa mayoritas masyarakat di wilayah Rembang menerima dan tak mempermasalahkan pabrik semen.

Disinggung mengenai adanya penolakan terhadap Semen Rembang yang dilakukan juga oleh kelompok masyarakat, Wachid menyebutkan bahwa itu hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan yang mendukung. Mayoritas semua kalangan tokoh masyarakat di Rembang sudah menyatakan Semen Rembang amat bermanfaat.

"Bahkan saya dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah bertemu dengan tokoh ulama NU Mbah Moen (KH Maemun Zubair). Mbah Moen langsung sampaikan agar Semen Rembang terus beroperasi, jangan sampai ditutup dan dihentikan," tutur Wachid.

Dia juga menyebutkan adanya keanehan pada penolakan Semen Rembang yang terus saja dilakukan. Alasannya, ada pabrik semen lain seperti di Pati namun tidak segencar aksi penolakan terhadap Semen Rembang.

"Jadi kami menganggap daripada industri asing yang menguasai Indonesia, kan sebaiknya diutamakan ke BUMN. Bisa jadi ada indikasi persaingan industri semen di Jawa Tengah," seloroh Wachid.

Wachid juga menyatakan sikap setujunya dengan tindakan kepolisian yang saat ini sedang memeriksa dugaan pemalsuan absen warga penolak Semen Rembang. Upaya itu merupakan wewenang penegak hukum sekaligus dapat mengungkap siapa pelaku utama penolakan Semen Rembang.

"Ini investasi negara, kalau dibatalkan itu kan uang rakyat juga. Pengaruhnya juga ke perekonomian negara dan rakyat," kata Wachid.

Masalah Semen Rembang telah diputuskan pemerintah ditangani tim kecil yang terdiri dari Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Staf Presiden guna dikaji kelayakannya hingga 17 Januari.