Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Intoleransi Terjadi di Bantul DIY, Warga Tolak Camat Hanya Karena Beda Keyakinan

Mereka menolak Camat Yulius hanya karena berbeda keyakinan, sehingga mereka keberatan jika Yulius dijadikan camat di Pajangan.

Editor: Sugiyarto
zoom-in Intoleransi Terjadi di Bantul DIY, Warga Tolak Camat Hanya Karena Beda Keyakinan
tribunjogja/usman hadi
Mereka menolak Camat Yulius hanya karena berbeda keyakinan, sehingga mereka keberatan jika Yulius dijadikan camat di Pajangan. 

TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Kasus intoleransi kembali terjadi di Bantul, sejumlah elemen masyarakat Pajangan mendatangi kantor DPRD Bantul untuk beraudiensi ke dewan, perihal pengangkatan Camat Pajangan, Yulius Suharta oleh Bupati Bantul, Suharsono, Jumat (30/12/2016) lalu.

Mereka menolak Camat Yulius hanya karena berbeda keyakinan, sehingga mereka keberatan jika Yulius dijadikan camat di Pajangan.

Dalam audiensi yang dihadiri hampir seluruh fraksi di DPRD Bantul, mereka menjelaskan jika penunjukan Yulius sebagian Camat Pajangan sudah meresahkan masyarakat.

Sebab itu mereka menolak penunjukkan Yulius, dan meminta agar camat baru ini diberhentikan.

"Kami menolak camat non muslim di Pajangan, karena menimbulkan ketidaktentraman di Pajangan," ujar seorang warga Pajangan saat beraudiensi, Temu, Jumat (6/1/2017).

Selain Temu, warga Pajangan lainnya, Mufasir, mempertanyakan penetapan camat di Pajangan.

Pasalnya, psikologis setiap masyarakat berbeda-beda, sehingga dia mempertanyakan kebijakan yang diambil Bupati Bantul ini.

Berita Rekomendasi

"Kebijakan penempatan camat di Pajangan ini harusnya dipertimbangkan lagi. Kalau harapan kami camat yang baru segera diganti," pintanya.

Sebagaimana diketahui, jika akhir tahun lalu Bupati Bantul, Suharsono menetapkan sekaligus melantik Yulius Suharta sebagai Camat Pajangan.

Terikat penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Bantul memang menjadi kewenangan bupati.

Tapi ternyata, keputusan bupati ini justru disikapi intoleran oleh masyarakat, hanya dengan dalih SARA tanpa adanya aturan hukum yang mendasarinya.

Menanggapi permasalahan ini politikus Partai Golkar, Heru Sudibyo amat menyayangkan dan prihatin.

Pasalnya pelantikan Camat Pajangan yang baru beberapa waktu lalu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, merujuk aturan memang yang berhak menentukan pejabat camat adalah bupati.

"Ini ketentuan undang-undang," sebutnya.

Sementara itu, politikus PPP, Suwandi meminta agar masyarakat di Pajangan tetap tenang.

Dia meminta agar segenap elemen masyarakat bersedia menahan diri, sehingga gejolak horizontal di tengah-tengah tidak terjadi.

Sebab itu, dia meminta kepada tokoh masyarakat di Pajangan untuk mendinginkan suasana di Pajangan. "Kami mohon masyarakat mau menahan diri," pintanya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas