Intoleransi Terjadi di Bantul DIY, Warga Tolak Camat Hanya Karena Beda Keyakinan
Mereka menolak Camat Yulius hanya karena berbeda keyakinan, sehingga mereka keberatan jika Yulius dijadikan camat di Pajangan.
Editor: Sugiyarto

TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Kasus intoleransi kembali terjadi di Bantul, sejumlah elemen masyarakat Pajangan mendatangi kantor DPRD Bantul untuk beraudiensi ke dewan, perihal pengangkatan Camat Pajangan, Yulius Suharta oleh Bupati Bantul, Suharsono, Jumat (30/12/2016) lalu.
Mereka menolak Camat Yulius hanya karena berbeda keyakinan, sehingga mereka keberatan jika Yulius dijadikan camat di Pajangan.
Dalam audiensi yang dihadiri hampir seluruh fraksi di DPRD Bantul, mereka menjelaskan jika penunjukan Yulius sebagian Camat Pajangan sudah meresahkan masyarakat.
Sebab itu mereka menolak penunjukkan Yulius, dan meminta agar camat baru ini diberhentikan.
"Kami menolak camat non muslim di Pajangan, karena menimbulkan ketidaktentraman di Pajangan," ujar seorang warga Pajangan saat beraudiensi, Temu, Jumat (6/1/2017).
Selain Temu, warga Pajangan lainnya, Mufasir, mempertanyakan penetapan camat di Pajangan.
Pasalnya, psikologis setiap masyarakat berbeda-beda, sehingga dia mempertanyakan kebijakan yang diambil Bupati Bantul ini.
"Kebijakan penempatan camat di Pajangan ini harusnya dipertimbangkan lagi. Kalau harapan kami camat yang baru segera diganti," pintanya.
Sebagaimana diketahui, jika akhir tahun lalu Bupati Bantul, Suharsono menetapkan sekaligus melantik Yulius Suharta sebagai Camat Pajangan.
Terikat penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Bantul memang menjadi kewenangan bupati.
Tapi ternyata, keputusan bupati ini justru disikapi intoleran oleh masyarakat, hanya dengan dalih SARA tanpa adanya aturan hukum yang mendasarinya.
Menanggapi permasalahan ini politikus Partai Golkar, Heru Sudibyo amat menyayangkan dan prihatin.
Pasalnya pelantikan Camat Pajangan yang baru beberapa waktu lalu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, merujuk aturan memang yang berhak menentukan pejabat camat adalah bupati.
"Ini ketentuan undang-undang," sebutnya.
Sementara itu, politikus PPP, Suwandi meminta agar masyarakat di Pajangan tetap tenang.
Dia meminta agar segenap elemen masyarakat bersedia menahan diri, sehingga gejolak horizontal di tengah-tengah tidak terjadi.
Sebab itu, dia meminta kepada tokoh masyarakat di Pajangan untuk mendinginkan suasana di Pajangan. "Kami mohon masyarakat mau menahan diri," pintanya. (*)