Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Unjuk Rasa HMI di Pamekasan Diwarnai Kericuhan

Unjuk rasa puluhan aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) Cabang Pamekasan, di kantor DPRD Pamekasan sempat ricuh.

Editor: Sugiyarto
zoom-in Unjuk Rasa HMI di Pamekasan Diwarnai Kericuhan
Tribunnews.com/ Eri Komar Sinaga
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, PAMEKASAN – Unjuk rasa puluhan aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) Cabang Pamekasan, di kantor DPRD Pamekasan sempat ricuh.

Para aktivis telah menghancurkan dua pot bunga di halaman kantor wakil rakyat dan membakar dua ban bekas, Kamis (12/1/2017).

Dalam unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah, menyangkut kenaikan tarif dasar listrik (TDL), bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan kenaikan tarif STNK dan BPKB, pengunjuk rasa tiba di kantor DPRD untuk bertemu dengan Ketua DPRD Pamekasan, Halili dan seluruh anggota dewan.

Selain itu, mereka juga menunut agar dewan mendatangkan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, Kapolres Pamekasan, AKBP Nowo Hadi Nugroho, Kepala PLN Area Madura dan Pertamina, untuk dipertemukan dengan mereka agar menjelaskan mengenai kebijakan yang dinilai telah mencekik rakyat.

Namun, saat itu mereka hanya ditemui Wakil Ketua DPRD H Suli Faris dan beberapa anggota dewan. Sementara Ketua Dewan, Halili kebetulan tidak di kantor.

“Maaf, secara etika kami dibatasi peraturan DPRD. Jika kami ditolak, kami mohon maaf. Karena kami hanya mewakili Pak Ketua,” kata Suli Faris.

Selanjutnya pengunjuk rasa meminta izin untuk masuk ke ruang dewan ingin mengecek kebenaran apakah Halili tidak ada di ruangan atau ke luar kantor.

Berita Rekomendasi

Namun aparat polres yang berjaga di lokasi itu mencegah, sementara pengunjuk rasa berusaha untuk menerobos barisan polisi.

Akibatnya terjadi saling dorong antara pengunjuk rasa degan polisi, yang dibarengi dengan adu jotos. Dan seorang aktivis terkena pukulan mengenai wajahnya hingga bengkak.

Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan, Chairul Umam, dalam orasinya mengatakan, kedatangannya ke kantor dewan untuk menolak kebijakan pemerintah yang telah menaikkan TDL, BBM non subsidi, tarif STNK dan BPKB.

“Banyak kejanggalan yang dilakukan pemerintah dalam menaikkan prihal ini. Karena itu, kami menolak dan meminta kebijakan itu ditinjau ulang."

"Sebab sudah jelas, kebijakan ini bukannya memihak kepada rakyat, tapi mencekik rakyat. Dan kami tidak mau hanya ditemui pihak dewan, kami minta semuanya itu datang temui kami,” kata Chairul Umam kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Sumber: Surya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas