Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUN JATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui perwakilan petani tembakau yang beraksi di depan kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa (17/1/2017).

Mereka ditemui Gubernur Ganjar di ruang kerjanya lantai dua.

Dalam audiensi tersebut, Ketua APTI Jateng Wisnu Brata mengungkapkan, para petani tembakau menuntut pemerintah menghentikan impor tembakau.

Selain itu mereka juga mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pertembakauan.

Baca: Berikut Tuntutan Ribuan Petani Tembakau di Kantor Gubernur Jateng

"RUU sudah masuk Prolegnas (program legislasi nasional), kami meminta dalam pembahasan juga melibatkan petani. Juga meminta secepatnya disahkan, karena impor tembakau saat ini sudah mencapai 60 persen," kata Wisnu.

Menanggapi hal itu, Gubernur Ganjar mengatakan, ia sudah menyampaikan aspirasi petani tembakau ke Presiden Jokowi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Komisi IV DPR RI.

"Saya sampaikan ke Menteri Perdagangan, impor beras boleh tapi tolong barang dari petani dibeli dulu, jangan mengimpor ketika mereka lagi panen. Itu analogi yang saya sampaikan," kata Ganjar.

Sedangkan ke Komisi IV DPR RI, Ganjar telah meminta agar pembahasan RUU Pertembakauan juga mendengarkan para petani di tiga daerah penghasil tembakau terbesar di Jateng, Jatim dan NTB.

"Dan saya katakan para petani tembakau sudah siap dipanggil dalam pembahasan RUU di DPR," ia menambahkan.

Di sisi lain Ganjar meminta pada para petani tembakau untuk menyiapkan data jumlah petani, termasuk jenis tembakau sesuai daerahnya, serta menyiapkan argumentasi apakah pengguna tembakau hanya untuk pabrik rokok ataukah ada manfaat lainnya.

"Silakan siapkan data jumlah petani tembakau perdaerah agar ketika bersuara di DPR RI datanya siap," kata Ganjar.

Saat ditemui usai audiensi, Wisnu mengungkapkan, pihaknya menunggu sikap pemerintah pusat dan DPR RI mengenai kelanjutan pembahasan RUU Pertembakauan.

"Kita akan menunggu proses yang akan dilalui. Dan kami percaya Pak Gubernur akan mengawalnya. Sebab regulasi itu sangat dibutuhkan petani tembakau," ungkap Wisnu.

Ia menambahkan, pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah masa sama seperti saat ini, jika pemerintah tak segera merespon aspirasi petani.

"Kalau prosesnya berjalan kita nggak aksi lagi, dan kita cukupi," lanjut Ganjar.