TRIBUNNEWS.COM, MBAY - Perasaan takut, khawatir dan gelisah menyelimuti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten Nagekeo.

Bahkan ada PPK yang tidur tak nyenyak jika informasi tentang dugaan penyimpangan penggunaan anggaran mengarah pada proyek-proyek yang dia tangani.

Rio Raring merupakan seorang PPK di Nagekeo yang merasakan suasana itu.

Ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/1/2017), Rio mengatakan, saat teman-temannya satu per satu terjerat hukum karena kasus korupsi, kekhawatiran menghantui dirinya.

"Pastinya khawatir. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Sekecil apapun pasti ada kesalahan, baik administrasi maupun kekurangan volume.

Selama ini kita berusaha berkomunikasi dan terbuka jika ada kekurangan. Kita terbuka terhadap masukan dan kritikan demi untuk perbaikan, tapi bukan bernegosiasi," kata Rio.

Rio yang menjabat PPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, mengaku sempat terbersit niat mundur atau menolak ditugaskan sebagai PPK.

Namun, keinginan itu urung karena tanggung jawab terhadap pembangunan di daerah itu.

"Mau bagaimana lagi. Mau mundur, salah. Beban moril terhadap daerah ini. Kita terus berbenah dan perbaiki diri," ujarnya.

Ia mengatakan, semakin ketatnya pengawasan, maka tidak ada ruang untuk kompromi.

"Hati-hati pasti. Tidak ada lagi toleransi atau kompromi untuk sebuah kekurangan atau penyimpangan pekerjaan," tegas Rio.

Karena itu, kata Rio, pihaknya akan menerapkan aturan dan pengawasan secara ketat untuk pekerjaan-pekerjaan fisik.

"Tidak bisa dipungkiri sebelumnya ada ucapan-ucapan terima kasih dari rekanan. Tapi kita tidak pernah minta," katanya.

Rio menjelaskan, temuan penyimpangan di lapangan terkadang karena perbedaan persepsi dan lemahnya pengawasan.

Karena itu, lanjut Rio, pihaknya selalu evaluasi konsultan pengawas setiap kali pekerjaan selesai.

Konsultan yang kinerja kurang bagus, demikian Rio, langsung masuk daftar hitam.

"Harapan kita setiap informasi yang disampaikan masyarakat dikonfirmasikan kembali kepada kita agar kita telusuri kembali kekurangannya untuk kita perbaiki," kata Rio.

Kontraktor di Nagekeo, Thomas Mega Maso, yang juga pengurus organisasi profesi konstruksi Gapeknas mengharapkan agar dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi, aparat penegak hukum tidak tebang pilih.

"Khawatir pasti. Tetapi kita tetap profesional dan jaga kualitas. Kita berharap aparat penegak hukum tetap tegas dalam memberantas korupsi dengan tidak tebang pilih," tegas pria yang biasa disapa Oma.

Dihubungi Senin (16/1/2017), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nagekeo, Syarif Ibrahim mengatakan, gencarnya Kejaksaan Negeri Bajawa memberantas kasus korupsi bukan ancaman untuk orang-orang yang bekerja di institusi yang dipimpinnya.

"Tinggal mawas diri, lebih hati-hati, taat aturan dan profesional. Itu saja kuncinya agar terhindar dari persoalan hukum," ujarnya.

Syarif mengatakan, untuk melindungi stafnya dari jeratan hukum, salah satu cara memperkuat kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek). Juga memperketat pengawasan.(dea/jen)