Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Sulawesi, Muhammad Nur, merilis pengungkapan kasus pembalakan hutan secara liar alias illegal logging dalam empat bulan terakhir, di kantornya, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/2/2017).

Tercatat lima kasus pembalakan liar hingga peredaran kayu tanpa izin yang diungkap, dan diklaim menyelamatkan miliaran rupiah uang negara dari kawasan hutan.

Berdasarkan data BPPHLHK Sulawesi, ada lima kasus berhasil diungkap yang tersebar di Sulawesi Utara (2 kasus), Sulawesi Tengah (1 kasus) dan Sulawesi Selatan (2 kasus).

Sementara tiga provinsi lain di Sulawesi belum ada pengungkapan kasus sejauh ini yang dilakukan BPPHLHK.

"Dari semua kasus yang kita ungkap itu volume totalnya berkisar 500 kubik, dengan perkiraan kita menyelamatkan miliaran rupiah dari kawasan hutan," kata Nur.

Kasus terakhir yang diungkap BPPHLHK yakni penyitaan ratusan kayu ilegal asal Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sultra, yang diamankan di daerah Maccopa, Kabupaten Maros, Sulsel.

Kayu ilegal dengan volume mencapai 30 kubik itu diduga berasal dari kawasan hutan dan tidak mengantongi dokumen resmi.

Baca: Polisi Tembak Mati Tersangka Pencurian Kendaraan Bermotor Asal Lampung Timur

Sopir truk pengangkut kayu membawa dokumen yang setelah ditelusuri ternyata palsu.

Nur mengatakan untuk tahun ini pihaknya telah memetakan daerah-daerah di Sulawesi yang memiliki potensi pembalakan liar dan perambahan hutan.

"Khusus untuk pembalakan liar, kami menaruh atensi terhadap kawasan hutan di Morowali, Sulteng. Selain itu ada pula daerah Buton, Sultra yang cukup rawan," tuturnya.

"Tahun ini kami targetkan melakukan operasi untuk daerah-daerah yang ditengarai cukup tinggi aktivitas pembalakan liarnya, seperti di Morowali dan Buton," ujar Nur.

Sedang untuk perambahan hutan, Nur menyebut Sulsel merupakan daerah yang sangat rawan, dimana perambahan hutan menjadi kebun terjadi secara sporadis di beberapa kabupaten/kota, seperti Lutim, Pinrang, Sinjai, Gowa dan Jeneponto.