Laporan Wartawan Tribun Bali, I Dewa Made Satya Parama

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Selama kunjungan ke Bali, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud beserta rombongan besar akan medapat pengawalan ekstra ketat VVIP.

Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengky Widjaja, belum bisa menjelaskan secara detail terkait pengamanan Raja Salman dan rombongan selama di Pulau Dewata.

"Tentunya akan dikawal dengan ketat, ini kelasnya VVIP, sekelas presiden. Kami masih membahas soal pengamanannya bersama institusi terkait," Hengky menjelaskan.

Hal serupa disampaikan Komandan Korem Wirasatya 163, Kolonel Inf I Nyoman Cantiasa. Ia memastikan pengamanan orang nomor 1 di Arab Saudi ini dalam pembahasan.

Dikatakan Cantiasa, sebelum mengawal Raja Arab Saudi, Korem 163/Wira Satya terlebih dahulu fokus dalam mengawal kedatangan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.

"Untuk pengamanan kedatangan Raja Arab Saudi sedang dibahas. Kami tengah fokus pada pengamanan Presiden dan Wakil Presiden RI," jelas dia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Jokowi kedatangan tamu kenegaraan pada 1 Maret 2017, yakni Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Sesuai rencana, Raja Salman akan membawa rombongan besar, kurang lebih mencapai 1.500 orang, termasuk 10 menteri dan 25 pangeran.

"Ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah bagi kita karena kunjungan Raja Arab Saudi terakhir ke Indonesia yaitu pada tahun 1970. Jadi 47 tahun yang lalu dan kunjungan ini akan membawa rombongan terbesar," ujar Pramono di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Sesuai jadwal, agenda kenegaraan akan berlangsung dari tanggal 1 Maret hingga 3 Maret 2017. "Tanggal 4 sama dengan 9 beliau akan ada di Bali untuk beristirahat," tutur Pramono.

Ada sejumlah kerja sama yang akan dilakukan, di antaranya mengenai kerja sama investasi Arab Saudi melalui perusahaan tambang negara Saudi, yakni Aramco, dengan nilai sebesar 6 miliar dolar AS di Indonesia.

Selain itu ada proyek lain yang akan ditandatangani dengan nilai kurang lebih sebesar 1 miliar dolar AS dan proyek-proyek lainnya.

"Tadi Bapak Presiden mengharapkan bahwa investasi Arab Saudi ini di Indonesia secara keseluruhan diharapkan sampai senilai 25 miliar dolar AS," tutur Pramono.

Selain itu, ada kerja sama di bidang penanggulangan terorisme dan radikalisme, termasuk adanya pemberian santunan bagi anggota Densus 88 Anti Teror yang gugur dalam melaksanakan tugas.

"Jadi untuk anggota Densus yang meninggal dunia, orangtuanya per tahun akan dihajikan oleh Kerajaan Arab Saudi, sebanyak 5 orang per tahun. Sebab, anggota Densus yang meninggal dunia itu dianggap sebagai syuhada," ucap Pramono.

Mengenai kunjungan ke Bali, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menambahkan, Raja Salman tertarik dengan Pulau Dewata. Tapi belum diketahui agenda Raja Salman selama empat hari di Bal nanti.

"Bayangan saya, ada sejumlah informasi yang diterima Istana Raja bahwa Bali memiliki daya tarik. Tidak sedikit warga Saudi dan warga negara-negara Timur Tengah lainnya yang berbulan madu di Bali. Bali justru terkenal karena banyak yang ke sana untuk berbulan madu. Bisa jadi karena itu," kata Fachir.

Isu Utama

Rencana kedatangan Raja Saudi yakni Pangeran Salman selain memenuhi undangan Jokowi juga berkaitan dengan isu‑isu yang masih mengganjal dalam investasi Arab Saudi di Indonesia.

Anggota DPR RI Komisi VI Inas N Zubir menjelaskan program Pemerintahan Jokowi di sektor pengilangan minyak, menarik minat Arab Saudi untuk berinvestasi.

Apalagi, kata Inas, industri kilang selama 10 tahun terakhir ini terabaikan.

"Dalam program pembangunan kilang, Jokowi telah menginstruksikan Pertamina untuk segera merevitalisasi dan membangun kilang baru," ujar Inas.

Inas memaparkan Pertamina menerjemahkannya dalam road map Grass Root Refinery (GRR) dan Refinery Development Master Plan (RDMP). Lalu Saudi Aramco dan NOC (perusahaan minyak negara Arab Saudi) telah dilengserkan posisinya sebagai invenstor di GRR Tuban oleh Rosneft.

Inas mengatakan Saudi Aramco juga menjadi investor di RDMP Cilacap, dimana JV Agreement‑nya sudah ditandatangani pada November 2016.

Tetapi, kata Inas, hal itu menuai protes dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

"Dalam JV Agreement tersebut tampak benar bahwa Saudi Aramco memperoleh keuntungan yang lebih besar ketimbang Pertamina," ungkap Inas.

Dalam RDMP Cilacap tersebut, Saudi Aramco akan membenamkan investasinya sebesar 5 miliar dolar AS untuk meningkatkan kapasitas kilang Cilacap dari 350 MBCD menjadi 400 MBCD.

Kemudian, Inas mengungkapkan, komposisi kepemilikan kilang Cilacap berubah menjadi 55 persen Pertamina dan 45 persen Saudi Aramco.

"Isu tentang GRR Tuban dan RDMP Cilacap tersebut diperkirakan akan menjadi topik utama pembicaraan Pangeran Salman dengan Jokowi," kata Inas.