Petani Bisa Terkecoh Harga Pupuk Palsu di Tengah Pupuk Subsidi dan Nonsubsidi
Alokasi pupuk bersubsidi ke daerah harus terus dijaga oleh pemerintah untuk mengantisipasi pemakaian pupuk palsu di kalangan petani.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Arfan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Alokasi pupuk bersubsidi ke daerah harus terus dijaga oleh pemerintah untuk mengantisipasi pemakaian pupuk palsu di kalangan petani.
Sarifuddin Ahmad, pemilik CV Borneo Raya Lestari, satu dari dua distributor resmi pupuk bersubsidi di Kalimantan Utara dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), mengatakan jika pasokan pupuk bersubsidi tidak terpenuhi di daerah, maka peluang masuknya pupuk subsidi akan terbuka lebar.
Sebab, kata Ahmad, petani yang terbiasa membeli pupuk bersubsidi akan sangat berat membeli pupuk nonsubsidi sebab harganya yang mahal.
"Kalau subsidi itu terbatas, sedangkan kebutuhan petani itu tinggi, maka pemakaian bisa mengarah ke pupuk yang palsu. Karena yang nonsubsidi mahal. Sehingga petani mencari yang harga di tengah-tengah antara harga subsidi dengan nonsubsidi. Bisa jadi pupuk palsu itu menjadi alternatif karena harganya di tengah-tengah antara pupuk subsidi dan non subsidi," ujar Ahmad disua Tribun, Sabtu (25/2/2017).
Ia optimistis pupuk palsu tidak akan beredar di kalangan petani Kalimantan Utara. Sebab, pupuk subsidi jumlahnya selalu melimpah. Ditambah serapan pupuk subsidi tidak terlalu banyak setiap tahunnya.
"Penyerapannya tidak terlalu banyak. Karena di samping ada bantuan pemerintah, ada juga pupuk subsidi yang mencukupi," ia menambahkan.
Pengalaman dua tahun di dua area pemasaran yakni Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau justru sangat minim serapan pupuk bersubsidi.
"Dua tahun lalu, di Tana Tidung sama sekali tidak ada terserap. Di Malinau sedikit sekali," Ahmad menambahkan.
Tahun ini kata Ahmad, Kalimantan Utara mendapat alokasi 5000 ton pupuk bersubsidi. Jumlah itu sebut Ahmad bahkan mencukupi kebutuhan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.