TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ribuan prajurit Marinir dari Pasmar 1 Surabaya tak bisa menahan sorak kegirangan mereka saat mengetahui bahwa mereka berhak menempati rumah dinas. 

Tentu saja kabar ini menjadi kabar gembira karena banyak dari mereka yang belum memiliki rumah.

Terlebih yang belum perwira, masih banyak yang tinggal di kontrakan atau indekos. 

Kabar gembira itu mereka dengar dari Komandan Korps Marinir (Kokar) Marinir TNI AL, Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswanto, Rabu (22/3/2017). 

Hal itu disampaikannya saat Entry Briefing Komandan Kokar Marinir di Karangpilang. Di sana, dia memang menyinggung soal kebutuhan mendasar para parjurit. 

"Soal Rumah dinas, masih banyak yang ditempati Purnawarawan. Ini tidak boleh terjadi," kata Bambang Suswantono.

"Saya perintahkan Komandan Pangkalan Marinir (Lanmar) menertibkan rumah dinas yang masih banyak ditempati purnawirawan. Adik-adik ini berhak menempatinya. Betul?" sambungnya.  

Ucapan Bambang itu disambut seruan sepakat dari prajurit. "Betul!" pekik mereka. 

Ditemui usai upacara militer entry briefing, Bambang mengakui fenomena purnawirawan menempati rumah dinas harus diakhiri tahun ini.

Dia menyebutkan, kalau purnawirawan menolak dan menyebut Korps Marinir tak menusiawi, justru purnawirawan ini yang tak manusiawi karena mengambil hak prajurit yang masih berdinas. 

Bambang pun memberi waktu sepekan untuk mendata jumlah rumah dinas yang masih ditempati pensiunan Marinir.

"Dicatat dan segera diarahkan ke saya. Kemudian segera lakukan tindakan untuk meminta purnawirawan memberikan kesempatan juniornya," tambah Bambang.

Saat ini, ada ratusan rumah dinas khusus untuk prajurit Marinir. Rumah-rumah ini tersebar di Karangpilang, Sedati, dan Gunungsari.

Bambang menyebut semua jenjang pangkat prajurit yang masih aktif berhak atas rumah dinas ini. Tidak peduli apakah mereka perwira atau prajurit tamtama.

Saat dikonfirmasi Komandan Lanmar Kolonel Mauriadi mengaku siap mendata rumah-rumah itu.

"Banyak jumlahnya, saya tak hapal. Nanti kami laporkan ke pimpinan. Kami akan menghindari gejolak saat penertiban nanti," kata Mauriadi.