Pemkab Bulungan Bisa Pakai Pola Kemitraan untuk Dapatkan Hak Participating Interest di Blok Nunukan
Ketua DPRD Bulungan Syarwani mendesak Bupati Bulungan Sudjati segera menyiapkan dokumen pembentukan BUMD untuk ikut mengelola Blok Nunukan.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Arfan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Ketua DPRD Bulungan Syarwani mendesak Bupati Bulungan Sudjati segera menyiapkan dokumen pembentukan BUMD untuk ikut mengelola Blok Nunukan.
Menurut Syarwani, Pemkab Bulungan dan Pemprov Kalimantan Utara bisa mengambil pengalaman seperti yang dilakukan Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara terhadap Participating Interest (PI) 10 persen di Blok Mahakam.
Secara pribadi, politikus Partai Golkar ini sangat setuju jika Pemkab Bulungan ikut dalam pengelolaan blok migas tersebut.
"Tinggal bagaimana nanti koordinasi dan implementasinya. Kita mesti duduk bersama. Yang jelas bahwa PI ini akan berdampak dan memberi manfaat bagi daerah dan provinsi," ujar Syarwani kepada Tribun Kaltim pada Sabtu (25/3/2017).
Lantaran dapat diraupnya penerimaan daerah yang signifikan, sehingga kata Syarwani tak ada alasan bagi Bulungan untuk tidak ikut dalam kontrak kerjasama Blok Nunukan.
"Masalah kita harus punya BUMD kan masalah cara dan pola saja. Dan itu memang menjadi pola dan persyaratan dalam rangka mendapatkan hak partisipasi," sebut dia.
Perihal modal untuk keikutsertaan dalam pengelolaan blok lanjutnya, bisa didapat dari beberapa model kemitraan antara pemerintah dengan swasta maupun lembaga lembaga perbankan.
