Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Kementerian Dalam Negeri mempercepat pelantikan tujuh kepala daerah hasil Pilkada serentak Februari 2017.

"Kalau saya maunya lebih cepat, kan sudah selesai semua, di MK (Mahkamah Konstitusi) juga sudah selesai, kalau bisa malah bulan depan," ungkap Ganjar kepada wartawan pada Rabu (19/4/2017).

Pemprov Jateng sudah mengajukan ke Kemendagri agar pelantikan dilakukan serentak dan secepatnya. Namun sejak dua pekan lalu sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemendagri.

Menurut dia pelantikan para kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU masing-masing daerah tak perlu berlama-lama. Sebab jika bupati yang masih dijabat oleh Penjabat (PJ) dan Pelaksana Tugas (Plt) memiliki kewenangan terbatas.

"Makanya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Maka kita masih komunikasi dengan Kemendagri agar kita minta pelantikan secepatnya," ia menerangkan.

Hasil Pilkada serentak di Jateng mereka yang terpilih adalah pasangan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi (Jepara), Wihaji-Suyono (Batang), Budhi Sarwono-Syamsudin (Banjarnegara), Haryanto-Saiful Arifin (Pati), Idza Priyanti-Narjo (Brebes), Tatto Suwarno-Syamsul Aulia (Cilacap).

Sedangkan Kota Salatiga untuk pasangan Yulianto-Muh Haris dan Agus Rudianto-Dance Ishak masih proses sengketa di MK. Diperkirakan, prosesnya akan tuntas akhir April ini.

Sementara untuk masa jabatan, tiga daerah yakni Banjarnegara, Salatiga, Batang, sementara dipimpin PJ Bupati. Sedangkan akhir masa jabatan kepala daerah untuk Kabupaten Pati berakhir pada 7 Agustus, Cilacap 19 November, dan Brebes 4 Desember.

"Ngapain kita menaruh orang lama-lama sementara? Lha wong ini sudah jadi yang ditunggu apa, kan yang ditunggu kemarin putusan MK saja, dan sudah selesai," beber Ganjar.

Ia berharap, setidaknya daerah yang dijabat para PJ Bupati dapat segera dilakukan pelantikan. Ia merasa penempatan sejumlah pejabat pemprov sebagai PJ sudah terlalu lama.

"Seperti di Banjarnegara, besok saya melantik di Batang," kata Ganjar.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sri Puryono, mengatakan pemerintah pusat memiliki opsi agar pelantikan dilakukan menunggu sampai masa jabatannya tuntas. Padahal masa jabatan berakhir masih lama.

"Kalau kita mintanya ya enam yang sudah clear (selain Salatiga) ya segera saja," kata Sri.

Pemprov Jateng menginginkan pelantikan dilakukan serentak, sebab pelaksanaan Pilkada juga serentak. Jika dilantik berbeda maka ke depan masa jabatan akan kembali berakhir berbeda.

"Kalau Salatiga masih menunggu, kalau enam lainnya sudah selesai," terang dia.

Sedangkan untuk bupati yang masa jabatannya belum selesai perlu ada kompensasi terhadap sisa masa jabatan. "Apakah honor selama ini diberikan rapel atau bagaimana itu belum diatur," ungkap Sri.